Jumat, 30 Januari 2009

Indonesia Negara Berbentuk Perusahaan

Jakarta-Desk Papuabarat. Kolaborasi kepentingan korporasi sudah menjadi budaya kebijakan atau bagian dari sistem kebijakan negara hari ini. Adalah Korporatokrasi dari pendekatan ekonomi dan politik yang historis diantaranya dari sisi sosiologis kapitalisme memerlukan wadah yang lebih struktural dan permanen untuk lobbying. Sedangkan dari sisi politik-Korporatokrasi merupakan wadah, yang biasa saja diluar struktur negara, yang dapat menjamin keditaktoran kelas kapitalis; dan dibedakan dengan korporatisme yang merupakan ruang didalam struktur negara. Demikian, Danial Indra Kusuma dalam Jurnal Tanah Air edisi Januari 2009 dipresentasikan dalam diskusi Bulanan yang diselenggarakan oleh WALHI ( Jumat, 30-01-09).

Lebih lanjut cengraman Modal terhadap Negara Indonesia Menurut Arianto Sangaji telah ada di era kolonialisme Indonesia; pra kemerdekaan, orde baru dan reformasi. Awal merebaknya sejumlah pemodal ber-investasi di Indonesia membanjir setelah PT. Freeport berhasil mengantongi ijin kontrak karya dan melucuti Undang-undang pertambangan Asing diawal tahun 1967. Maka pemodal-pemodal asing kemudian semakin eksis dengan dukungan dana dari IMF-BANK DUNIA.

Dani Setiawan, Direktur Koalisi Anti Untang ( KAU-Sekarang ) menulis bahwa lembaga keuangan Internasional mendorong kebijakan deregulasi guna memperkokoh liberalisasi ekonomi di Indonesia melalui transaksi utang luar negeri. Dimana RAPBN Indonesia 2009 pembayaran bunga utang dalam dan Luar Negeri sebesar Rp. 110.327 trilyun. Kemudian pembagian perekonomian Indonesia era Neokolonialisme dibagi menurut kepentingan korporasi internasional. Dan hasilnya adalah Freeport mendapatkan tambang emas dan tembaga di Papua Barat, konsorsium Eropa juga mendapat Tambang Nikel di Papua Barat bahkan kelompok perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat jatah Hutan Tropis di Sumatera, Papua Barat dan Kalimantan, ungkap Dani dalam diskusi yang berlangsung tiga jam.

Lebih dari belasan aktivis dari berbagai kalangan yang hadir semakin panas ketika mendengarkan paparan dan rasionalisasi yang diutarakan dengan beragam fakta menggetarkan.
Perusahaan Asing menguasai lebih dari 85 persen kegiatan eksploitasi minyak dan Gas di Indonesia dengan penyediaan lahan seluas 95 juta hektar. Papar Sallamudin Daeng dan Pius Ginting yang juga turut meberikan materi dalam diskusi terbatas ini. Berbeda dengan penulis sebelumnya, Khalisah Khalid membeberkan bukti korporasi yang kini ber-okestrasi menjelang pemilu. Koorporasi semakin menemukan ruang kemenanganya ketika pengurus negara meberikan penguasaan penuh untuk memainkan peran-peran mereka. Maka, tidak heran jika jelang pemilu, politik regulasi menjadi legalitas borjuasi.

Direktur Nasional WALHI, Berry Nahdian Forqan yang turut memberikan sambutan dalam jurnal mengungkapan solusi bahwa hanya dengan solidaritas dari berbagai komponen massa rakyat yang tertidas; tergusur demi investasi, diberangus demi investasi dan komponen lain yang menginginkan keadaan yang lebih adil dan lestari.

Kamis, 29 Januari 2009

Wajah Indonesia di Papua

Yogyakarta-(Deskpapuabarat.pos)-Selain gedung-gedung pencakar langit, yang mengesankan bagi Amandus Iyai tentang Jakarta adalah satpam. Ke mana saja ia berkeliling Jakarta, yang banyak ditemuinya tengah berjaga-jaga adalah petugas satpam.

Padahal dari berita, saya dengar di Jakarta banyak ancaman bom, tetapi di gedung-gedung dan pasar yang menjaga petugas satpam,” kata Amandus Iyai, tokoh adat Bomomani, Kabupaten Dogiai.

Itu berbeda dengan yang dilihatnya di Papua. ”Di Papua tak ada ancaman bom, tetapi di mana-mana ada Brimob dan TNI,” ujar Amandus Iyai.
Bahkan di pedalaman, menurutnya, jauh lebih mudah menemukan polisi dan tentara daripada dokter, perawat, atau guru. Meskipun kehadiran mereka di tengah-tengah warga tidak lagi segarang sembilan tahun lalu, keberadaan mereka kerap mengundang pertanyaan warga, untuk apa? Di pedalaman seperti Paniai, selain komando rayon militer dan kepolisian sektor, ada satu kompi Brimob dan tim khusus dari Batalyon 753 Arvita.

Tak hanya itu, Ketua Dewan Adat setempat, John Gobay, mengatakan, ada pula satuan-satuan lain beroperasi di kawasan itu. ”Bahkan pernah pagi-pagi saya didatangi orang. Ia menjabat tangan saya dan mengatakan, ’Saya dari BIN’,” kata John Gobay sambil tersenyum.

Di Kabupaten Mimika tempat PT Freeport Indonesia beroperasi, kehadiran aparat keamanan lebih mencolok. Selain satuan Brimob, ada tiga markas infanteri menjelang Pelabuhan di Paumako.

Ada pula satuan berlapis baja serta satuan tugas dari Detasemen Khusus 88 Antiteror. Bisa jadi kehadiran mereka terkait dengan pengamanan obyek vital nasional, yaitu PT Freeport Indonesia. Namun, hal tersebut mengundang pertanyaan karena dinilai berlebihan. ”Ada apa?” tanya Uskup Timika Mgr John Philip Saklil.

Itu mengesankan perusahaan tambang tersebut identik dengan militer, selain gambaran buruk tentang militer itu sendiri. Saat melihat panser-panser tersbeut berkeliling, kegusaran Uskup Timika itu bertambah. ”Situasi tidak aman justru terkesan diciptakan,” katanya.

Wajah ketakutan

Bagi masyarakat Papua, pengalaman buruk akibat perilaku militer pada masa lalu belum pulih benar. Di pedalaman, masyarakat masih lekat dengan kisah satuan Rajawali serta Tim Khusus. Di Waghete, misalnya, ingatan tentang bagaimana tentara dari satuan itu berjaga-jaga dengan senjata lengkap di pasar masih cukup kuat.

Lahirnya reformasi yang membuka ruang besar bagi lahirnya demokrasi pun dialami buruk oleh masyarakat Papua. Penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys H Eluay mengorek luka lama tersebut.

Kondisi itu menambah panjang keprihatinan masyarakat Papua. Keindonesiaan, selain dialami orang Papua dalam bentuk kedatangan migran dari luar Papua yang sedemikian masif dan marjinalisasi penduduk asli, di pedalaman juga dialami sebagai minimnya pelayanan publik.

Keindonesiaan juga dialami dalam kekerasan terhadap penduduk sipil serta pengambilalihan tanah dan eksploitasi sumber daya alam tanpa diimbangi oleh kompensasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat.

Keindonesiaan secara subyektif ditempatkan sebagai oposisi dari kepapuaan, yakni segala sesuatu yang menindas dan merugikan kepentingan dan identitas orang asli Papua (Tim LIPI, Papua Road Map).

Antropolog, yang juga Ketua STFT Fajar Timur, Neles Tebay, mengatakan, kehadiran yang sedemikian juga merepresentasikan ketakutan Jakarta atas aksi keprihatinan orang Papua. Keprihatinan yang dimaksud Neles Tebay terkait penghormatan atas harga diri dan martabat orang Papua, penghormatan terhadap hak hidup serta kesejahteraan.

Pendekatan seperti ”Operasi Koteka” dulu menjadi contoh betapa kepapuaan dianggap sebagai keterbelakangan. Hal itu tentu menimbulkan luka batin bagi masyarakat Papua yang secara kultural juga memiliki sistem budaya sendiri yang layak dihormati dan dikembangkan.

Undang-Undang Otsus

Luka batin yang dialami oleh masyarakat Papua pada masa lalu, menurut peneliti CSIS J Kristiadi, sebenarnya diakui pemerintah dan coba dijawab, salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Di dalam undang-undang itu, tutur Kristiadi, berbagai hak khusus di bidang ekonomi, politik, dan budaya serta peningkatan percepatan pembangunan diakomodasi. Namun, hingga memasuki tahun kesembilan persoalan-persoalan mendasar di Papua itu belum sepenuhnya terjawab.

Meskipun pembangunan fisik seperti sekolah dan puskesmas berkembang, kualitasnya masih jauh dari harapan. Pemberdayaan ekonomi rakyat tampak masih berjalan di tempat.

Kristiadi berpendapat, faktor utama dari ketidakefektifan implementasi otsus di Papua disebabkan oleh belum adanya kesalingpercayaan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Menurutnya, pada satu sisi, pemerintah pusat khawatir bahwa UU itu menjadi batu loncatan bagi Papua untuk merdeka. Pada sisi lain, masyarakat Papua curiga, otsus sekadar janji pemerintah, jarang ditepati.

Dan faktanya, baru dua tahun otsus berjalan, pemerintah pusat merestui pembentukan provinsi baru, Irian Jaya Barat. Langkah politik itu tidak hanya menunjukkan inkonsistensi pemerintah serta tidak ramah terhadap situasi dan pikiran orang asli Papua (Tim LIPI, Papua Road Map).

Represi

Akan tetapi, ekspresi keprihatinan atas itu, menurut Neles Tebay, justru ditanggapi sebagai aksi separatisme. Yang oleh Indonesianis, Sidney Jones, dianggap sebagai reaksi berlebihan dari pemerintah. Padahal, jumlah mereka yang secara ideologis ingin merdeka sangat kecil. ”Sebagian besar masyarakat Papua justru merasa sebagai warga kelas dua di tanah mereka sendiri,” kata Sidney Jones.

Keresahan akibat perlakuan yang tidak semestinya itulah yang menurutnya harus dijawab. Pemerintah daerah yang dinilainya kerap absen dan korup juga harus bertanggung jawab.

Persoalan yang sesungguhnya terkait dengan humanitas, jaminan hidup, dan eksistensi orang Papua itu, bagi Neles Tebay tidak mungkin dijawab dengan kekerasan senjata atau menangkapi mereka yang mengibarkan bendera. Selain makin mengentalkan ide kemerdekaan, langkah tersebut sesungguhnya sama sekali tidak menjawab persoalan.

Ia memuji langkah positif Presiden Abdurrahman Wahid yang meletakkan bendera Bintang Kejora dan lagu ”Hai Tanahku Papua” sebagai simbol budaya. Proses desakralisasi simbol itu merupakan upaya awal yang tepat untuk mempertemukan kepapuaan dengan keindonesiaan. ”Orang bisa mengungkapkan ekspresi mereka, tetapi dengan tetap memegang kesepakatan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Neles Tebay.

Hanya saja, langkah cerdas Presiden Abdurrahman Wahid itu tidak dilanjutkan oleh para penerusnya. Bahkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. ”Menjadi aneh, kan, jika persoalan diskriminasi dijawab dengan menangkap orang yang mengibarkan bendera,” kata Neles Tebay menambahkan.

Sikap keras pemerintah seperti itu tentu tidak akan membuat para pemuda Papua menjadi bangga sebagai bagian dari Indonesia. Ketika mereka tidak pernah mendapat jawaban jujur atas persoalan Papua dari pemerintah, tetapi justru memperoleh jawaban dari sumber-sumber lain, membuat perlakuan-perlakuan yang mereka alami selama ini, ketika menyuarakan keprihatinan tentang Papua, menguatkan pendapat mereka bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh berpihak kepada Papua.

Mengubah cara pendekatan dinilai para pengamat sebagai cara yang tepat. Sikap curiga perlu disudahi. Caranya, membuka dialog dan membangun keberpihakan dan perlindungan bagi orang Papua. Selain itu, konsistensi otsus serta rekonsiliasi.

Oleh : B Josie Susilo Hardianto

Sumber :cetak Kompas

Rabu, 28 Januari 2009

Buchtar Tabuni ResmiTahanan Kejaksaan Tinggi

Jakarta-(Desk papua barat.pos) -Proses penyidikan terhadap Buchtar Tabuni dinyatakan oleh Polda Papua telah memasuki tahap dua, Rabu (28/1) kemarin, resmi kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Papua. Pelimpahan BAP (Berita Acara Pemeriksaan ) dari tim penyidik Polda Papua ke Kejati berlangsung aman dan tertib. Menurut kuasa hukum Buchtar Tabuni, Iwan Niode SH, dengan pelimpahan BAP dan tersangka ke Kejati maka, dianggap proses penyelidikan di Polda telah selesai. Dengan demikian kata dia, tanggung jawab penahanan atas Buhtar Tabuni beralih kepada penuntut umum (Jaksa, red). Oleh sebab itu, Iwan mengatakan, dalam waktu dekat tim pengacara Buchtar akan melakukan pertemuan terkait penyerahan kasus Buchtar ke Kejati.

Sementara itu, penyidil menjerat Buhtar Tabuni dengan lima pasal berlapis diantaranya pasal 106 KUHP JO pasal 110 (Makar) KUHP, pasal 160 KUHP, pasal 212 KUHP serta pasal 216 KUHP terkait kasus makar, penghasutan dan melawan perintah jabatan.

Pelimpahan berkas dan tersangka juga diikuti dengan penyerahan barang Bukti (BB) yang terdiri dari dua buah HP milik Buchtar, berkas-berkas atau dokumen lainnya, serta CD tentang insiden yang terjadi di Expo pada oktober tahun 2008 lalu.

Menanggapi pasal yang dijeratkan, Iwan, mengatakan kliennya tidak pernah melakukan kasus makar, dugaan makar hanya merupakan unsur politik dari pihak kepolisian semata.

“Dari awal saya katakan klien saya tidak ada unsure makar dalam melakukan kegiatannya,” ungkap Iwan kepada wartawan disela-sela pelimpahan berkas dan tersangka ke Kejaksaan, Rabu (28/1) kemarin.

Dikatakan, dugaan makar yang dituduh kepada kliennya sebenarnya tidak pernah terjadi. Yang terjadi pada Oktober tahun 2008 lalu itu, adalah apresiasi atas dukungan terhadap IPWP yang berlangsung di London.

Hanya saja, Indonesia yang merasa kebakaran jenggot, hingga kliennya dijadikan sebagai tersangka dengan mengatakan telah melakukan kasus makar. Diharapkan olehnya, Polda seharusnya bersikap adil.

Adil menurut Iwan, dalam penyelidikan terhadap berbagai kasus misalnya, menyelidiki kasus yang terjadi terhadap Opinus Tabuni, jangan hanya kasus makar yang dituduhkan terhadap kliennya saja yang dikejar, sedangkan kasus-kasus lainnya didiamkan.

“Kami juga mengharapkan Polda dapat menuntaskan insiden yang menewasdkan Opinus Tabuni dengan mengungkapkan siapa pelaku dari insiden tersebut,” papar dia.

Sementara itu, pada pelimpahan pukul 12:00 WIT Bucthar terlihat tampak kurus dan pucat.

Sepanjang perjalanan dari Polda menuju Kejati menggunakan Mobil tanahan Dir Reskrim Polda Papua Buchtar tampak tenang, dia duduk sambil bernyanyi sepanjang perjalanan.

“Saya sakit hati tidak mau banyak bicara, saya diperlakukan kurang baik selama berada ditahanan oleh mereka,” ujar Buchtar saat berada didalam mobil tahanan bersama para wartawan.(lina)

Sumber : papuapos

Selasa, 27 Januari 2009

Jelang Pemilu, PAPUA "Timika" Memanas

Belum lagi reda konflik di Ambon dan NTB di Papua kembali pecah konflik. Hingga tadi malam situasi Kota Timika, Papua, masih tegang menyusul kericuhan yang terjadi sepanjang hari kemarin. Semua pertokoan memilih tutup dan lalu lintas kota nyaris lumpuh karena ratusan warga memblokade sejumlah ruas jalan, termasuk akses menuju Bandar Udara Moses Kilangin. Kerusuhan itu merupakan ekor dari aksi protes kerabat dan rekan-rekan Simon Fader, yang meninggal akibat terkena serpihan peluru di bagian perut dalam pertikaian di tempat hiburan malam Queen pada Minggu dinihari lalu. Warga menduga peluru itu berasal dari senjata polisi. Demikian Sumber Tempo.

Timika memang sarangnya konflik dan adalah bom waktu konflik sebagai barometer dalam mengukur hari ini kegagalan negara menyatakan keberpihakan atas rakyat yang menginginkan kedamaian dan ketentraman. Kekuatan negara, bila di Timika tak sebanding kekuatan Perusahaan Freeport, dan inilah lagu lama bahwa tambang menjajah negara adalah benar.

Sayangnya, konflik saat ini justeru menyambung dengan rentetan konflik yang terjadi baru baru ini dan menganga di wilayah lainnya. Resolusi konflik hingga pendekatan hukum dan keamanan seakan mandul dan tak lagi bertaring menyelesaikan konflik. Konflik berkepanjangan ini adalah akumulasi keterlibatan komponen innternasional yang terus saja menyatakan keberpihakan terkait keberadaan tambang milik asing di daerah ini, mengakibatkan rakyat sipil menjadi ladang adu domba dan sabotase kepentingan elite.

Padahal, elite Jakarta yang konon menyatakan NKRI harga Mati, justeru tidak lama meninggalkan daerah ini. Adalah Megawati yang baru saja usai kampanye ke Papua. Dan Susilo Bambang Yudhoyono yang berkujung ke Papua juga di Sorong. Perjalanan mentan dan kepala negara ini tidak mampu menyelesaiakan konflik bahkan memberi jaminan bagi rakyat di Papua.

Pemilu menjadi tak berarti jika pembiaran konflik terus matang. Populisme tak ada gunanya meninggalkan keterpurukan. Retorika kampanye dan semangat anti Golput justeru salah kaprah, menjerumuskan rakyat dalam adu domba bukanlah pilihan sejatinya memperjangkan kedaulatan rakyat. Tatkala kedamaian akan berakhir, dengan hegemoni militeristik hengkang di Tanah ini dan sejuta harapan damai adalah bagian hidup yang kami minta.

Desk Papua Barat, menduga persaingan basis antara elit Militer dan Sayap nasionalis Indonesia memicu kemunculan konflik di timika disaat kesiapan negara menyambut Pemilu 2009. Tak ada kemajuan yang baik dengan mengadudomba rakyat tak berdosa, mari duduk bersama, berunding demi penyelesaian masalah di Papua dan Timika khususnya agar terhindar dari karater militeristik dalam menangani konflik.

Warga Mengamuk, Kota Timika Sempat Lumpuh

Desk Papua Barat.Pos-TIMIKA — Hingga tadi malam situasi Kota Timika, Papua, masih tegang menyusul kericuhan yang terjadi sepanjang hari kemarin. Semua pertokoan memilih tutup dan lalu lintas kota nyaris lumpuh karena ratusan warga memblokade sejumlah ruas jalan, termasuk akses menuju Bandar Udara Moses Kilangin.

Kerusuhan itu merupakan ekor dari aksi protes kerabat dan rekan-rekan Simon Fader, yang meninggal akibat terkena serpihan peluru di bagian perut dalam pertikaian di tempat hiburan malam Queen pada Minggu dinihari lalu. Warga menduga peluru itu berasal dari senjata polisi.

Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Besar Godhelp Cornelis Mansnembra mengatakan pihaknya masih menyelidiki insiden penembakan ini.

“Kami belum tahu siapa pelaku penembakan,” kata Mansnembra. “Korban tewas terkena pantulan pecahan peluru.”

Penjelasan polisi rupanya dianggap tak cukup memuaskan. Karena itulah kemarin siang warga berombongan mengarak jenazah Simon di sepanjang Jalan Yos Sudarso, lalu menuju markas Kepolisian Sektor Mimika Baru.

“Polisi harus mencari pelaku penembakan dan memecatnya,” kata seorang warga yang tak mau disebutkan namanya.

Ratusan polisi yang disiagakan bahkan sempat melepas tembakan untuk menghalau massa. Namun, bukannya mereda, kemarahan massa justru semakin tak terkendali. Apalagi beredar kabar terdapat seorang warga yang terkena peluru dari tembakan petugas.

Ratusan warga yang marah itu kemudian merusak sebuah bar di kawasan Sempan, lalu mengamuk di Pasar Swadaya Timika. Di sini mereka sempat membakar sebuah pos polisi.

Massa kemudian bergerak ke arah pertigaan Jalan Cenderawasih- Jalan Yos Sudarso dan kembali merusak sebuah pos polisi. Massa, yang terlihat bersenjatakan parang, panah, dan pistol rakitan, itu juga merusak lampu lalu lintas, sejumlah papan reklame, serta memblokade jalan dengan batu, kayu, dan pecahan pot.

Kepala Polsek Mimika Baru Ajun Komisaris Jasim Hoda mengatakan aparatnya sempat memeriksa sejumlah pemrotes. Namun, sejauh ini belum ada warga yang ditahan. Ia mengatakan sore harinya polisi masih menyisir dan membuka blokade jalan.

Oleh : TJAHJONO EP | TOMI

Sumber : Koran Tempo

DESK PAPUA BARAT: Tolak Caleg Non Papua Asli/Boikot Pemilu 2009

Desk Papua Barat.pos - Dasar persoalan orang Papua esensinya adalah ketidakadilan politik. Sehingga selalu mengalami nasib marjinalisasi oleh hegemoni mayoritas suadaranya bangsa Indonesia lain yang datang ke Papua. Dalam era Otonomi Khusus (Otsus) Papua, sudah sewajarnya Rakyat Papua dibiarkan agar mengurus dirinya sendiri tanpa perlu bantuan dari lain. Papua karena itu harus menjauhkan diri dan dijauhkan oleh nasib dari pangkuan ke pangkuan unsur pemerintah indonesia dan asing yang akibatnya orang Papua selalu mengalami nasib marginalisasi diatas tanah air sendiri.

Hal demikian terjadi sejak zaman kolonialisme Eropa sampai Indonesia merdeka dewasa ini. Padahal dengan adanya Otsus Papua, semua berharap agar dapat menimalisir sikap dependence dan orang Papua secara agak bebas dapat mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dan bantuan berlebihan pihak lain. Tapi nyatanya semua belum berhenti dan itu terus berjalan hingga rakyat Papua selalu mengalami nasib ternista diatas tanah air sendiri.

AKAR PERMASALAHAN UU Otsus Papua Nomor 21 tahun 2002, tentang tata pemerintahan sendiri dan UU Nomor 25 tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Maka orang Papua mengurus rumah tangganya sendiri secara independent dan bebas menikmati sumber kekayaan alam bagi kemakmuran hidup dirinya sendiri. Tapi nyatanya yang terjadi sebaliknya. Perebutan lahan kekuasaan dan pengangkutan kekayaan alam secara gila oleh bisnis luar yang diperebutkan secara kepala keras masyarakat urban Papua. Dan itu masih saja terjadi saat ini dengan adanya banyak jabatan yang diisi oleh orang non Papua. Jangankan jabatan BUMN dan berbagai jabatan structural birokrasi yang masih di dominasi oleh orang luar Papua.

Jabatan politis yang hanya boleh orang Papua, orang luar Papua tanpa malu tapi secara pasti dengan muka tembok memperebutkan yang sesungguhnya hanya hak orang Papua. Hal itu misalnya Caleg anggota DPR RI kota oleh partai politik peserta pemilu tahun 2009, adalah persoalan ketidakadilan politik, ekonomi, sosial budaya yang dialami rakyat Papua terus menerus sejak PEPERA tahun 1969 mulai dari tingkat pusat, daerah Tk I, II dan Amanat UU Otsus Papua No 21 Tahun 2002 dan UU Nomor 25 jabatan yang boleh diisi oleh orang non Papua hanya militer, moneter, agama, dan hubungan luar negeri. Selebihnya orang lain tidak boleh ikut berkompetisi didalam memperebutkanya. Namun demikian sejak Otsus Papua diundangkannya pada tahun 1999 sampai tahun 2008, yang terjadi adalah perebutan dan penyalahgunaan fungsi dan manfaat Otsus oleh semua pihak.

SOLUSI Dengan memperhatikan, mempelajari, mengamati dan melihat kenyataan berbagai ketidak adilan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana terungkap diatas, maka,DESK PAPUA BARAT Dengan sikap tegas sebagai berikut :
1. Menolak semua Caleg DPR RI, Dapil Wilayah Papua, yang bukan berasal Non Papua Asli, oleh Partai peserta pemilu tahun 2009,
2. Atau semua nomor urut jadi dan satu Caleg Dapil Papua oleh Partai Peserta Pemilu tahun 2009, harus orang Papua Asli dan harus di wakili oleh dari untuk dan milik orang Papua Asli sendiri
3. DESK PAPUA BARAT mendesak Gubernur, DPRP dan MRP segera membuat PERDASI dan PERDASUS sebagai payung hukum bagi perlindungan hak politik Rakyat Papua
4. DESK PAPUA BARAT mendesak Pemerintah Pusat untuk membuat UU Khusus bagi keterwakilan orang Papua dalam wajah politik Indonesia yang di wakili oleh orang Papua sendiri diparlemen yang masing-masing tingkatan dapat diatur sesuai kebutuhan.
5. Pemerintah Indonesia harus membuat UU yang menjamin hak perwakilan orang Papua di Parlemen Indonesia agar mendapat kursi tanpa melalui mekanisme Pemilu tapi oleh Lembaga Adat Papua
6. UU Pemerintah Indonesia harus memberi kuota Khusus 11 kursi bagi orang Papua Asli pada tiap-tiap tingkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
7. UU khusus orang Papua berlaku bagi tiap masing-masing tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai dari wilayah Daerah Tingkat 1, tingkat 11, dan kota serta DPRRI pusat. Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan untuk segera di perhatikan.

Oleh : J . Okama Wetipo


GOLPUT, ANTI PERUBAHAN?

Desk Papua Barat Pos-Pemilu 2009 sudah diambang pelaksanaan yang tak juga lepas begitu saja dengan fenomena golput. Keinginan meraih suara terbanyak pun adalah mimpi bagi sejumlah elemen rakyat yang hendak memiliki kepentingan begitu besar akan kancah pangung politik nasional dan daerah. Jargon perubahan kemudian diusung dengan berbagai sisi pemaparan visi dan misi. Iklan dan poster bertaburan terpajang di layar TV dan siaran Radio bahkan di sudut jalan seakan pemandangan kota dan kampung merebak.

Retorika pun di jumpai dalam berbagai tulisan yang terpampang.
Ribuan anak Bangsa berlomba menapaki arus perubahan. Kadang yang paling hebat iklannya adalah mereka yang punya dukungan modal kuat. Bayangkan, poster berukuran 3x4 aja harganya sudah rata-rata ratusan ribu belum lagi berapa jumlah poster yang dipakai. Arena transaksi pasar kemudian merebak, kantong-kantong dana terbuka dan mengalir begitu saja.

Ketika tayangan iklan begitu gencar-gencar di TV dan Radio dengan bayaran mahal, toh yang menonton dan mendengarkan adalah kaum miskin yang terus saja mengais rejeki di pinggir jalan jalan utama. Dibenaknya, ratusan juta ludes habis semata di layar TV. Secara tidak langsung, kesenjangan sosial dan ekonomi pun belum teratasi diera kampaye, apalagi kelak berhasil. Segudang utang membayangi kader-kader rakyat.

Kemajuan demokrasi dan keberpihakan terhadap rakyat belum ada dalam ruang pemilu bila karakter mem-populiskan diri dan kelompok menjadi tujuan utama di era kampanye ini. Perubahan yang diharapkan menjadi sirna, akibat hakikat menerawang akan perubahan tidak kemudian menjadi pacu semangat jelang pesat demokrasi.

Golongan putih yang tidak punya pilihan apa-apa dalam pemilu, mereka menjadi warga negara yang tidak punya komitmen bahwa perubahan terjadi dalam era pemilu, dan perubahan terus saja diraih apabila mentalistas rakyat bertaring dalam mendorong kebutuhan pemenuhan rakyat. Pesona golput pun menjadi tren terkini yang ganungnya santer kemana-mana dan menakutkan kelompok yang punya keyakinan akan kelangsungan pemilu. Gusdur, tokoh Bangsa ini punya unek-unek terkait golput. Yah, akibat internalisasi PKB tidak termaktup dalam pemilu mengakibatkan suara golput pun tak di indahkan.

Perubahan dalam pemilu belum maksimal. Rombongan penguasa hasil pemilu yang telah ada nyatanya mengakumulasi kebijakan menindas dan menyatukan populisme akan keberhasilannya. Padahal, jika ada perubahan ditengah masyarakat, biarkan masayarakatlah yang menunjukan nya. Karena tidak ada reaksi perubahan rakyat, reklame iklan kampanye pun buru-buru di seting keberadaan orang yang telah mengalami perubahan.

Keyakinan golput benar-benar terjadi. Adalah hak asasi penduduk yang tidak juga percaya akan gerbong yang sudah terbukti gagal. Dan golput pun tertap meningkat dibarengi dengan birokrasi hak memilih yang tak benar. Bayangkan, warga asing yang mendata dirinya tinggal sementara maupun imigran harus memiliki berlapis persyaratan guna punya hak memilih. Agen-agen pemilu menjadi rentan golput-nya, dan hal golput adalah lumrah dan tak bisa di bendung. Kebutuhan suprastrtuktur birokrasi hingga kesadaran rakyat akan pentingnya pemilu adalah keharusan sekarang yang harus dilakukan oleh agen-agen pemilu. Tetapi, disuatu waktu, kesadaran pentingnya pemilu akan matang dibarengi dengan terakomodasinya sejumlah keberpihakan terhadap nasib rakyat. Rakyat menjadi golput, sama dengan sistem hari ini tidak benar.

Oleh : Ketua Umum .Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Arkilaus Baho

Jumat, 23 Januari 2009

PEMILU DAN KEADILAN BAGI PAPUA

Oleh: Arkilaus .B
Tiga hal yang krusial dan menyatukan beragam pandangan berbeda dalam sikap terkini bagi pilihan rakyat di Tanah Papua terus menyatakan keberpihakan atas ketidakadilan yang terus dialami tanpa sebuah perubahan positif. Kenyataan pahit diantaranya diawali dengan masuknya Perusahaan Amerika yang ter-jebloskan oleh Rezim Otoriter Orde Baru diawal tahun 1967 sampai sekarang belum terasakan keadilan atas kehadiran PT. Freeport Indonesia. Rantai kemiskinan, Pemblokiran hak-hak masyarakat Papua dalam kebebasan dan kemerdekaan secara politik dan kekuasaan atas tanah tak lagi seperti dahulu sebelum masuknya FI. Konflik berkepanjangan menjadi barometer terkini, Timika adalah salah satu medan konflik terbesar yang tiap tahunnya tak luput dari bencana konflik.

Tragis, rasa ketidakadilan orang Papua yang telah terkoyak akibat ekspansi multinasional kooporat Amerika, kemudian belum juga menemui rasa keadilan dan kedamaian, kini tuntutan kebebasan rakyat Papua diperhadapkan lagi dengan BOM waktu pemusnahan peradaban Orang Papua. Ya, Delapan Tahun perjuangan menjalankan Otsus di Tanah Papua tatkala menyuburkan praktek ketertindasan pasar ( kapital ) atas suprastruktur peradaban orang Papua yang telah hidup sejak leluhurnya. Bayangkan, keberpihakan Otsus sudah faktanya meniadakan elemen roh Bangsa Papua dan Otsus Papua menyelenggarakan sistem pasar modern. Suatu keniscayaan murahan yang terus dianggap sebagai bentuk solusi mengatasi ketertinggalan orang Papua. Wacana Otsus bagi putra Papua hanlah sentimen murahan yang tak dapat dibuktikan. Adalah pembunuhan ruang kebebasan orang Papua murni praktek-praktek otsus selama ini. Peradaban Papua terus dihancurkan “terpukul mundur” oleh sabotase keberpihakan birokrasi Indonesia atas kaum borjuasi modal. Supermarket berdiri megah di Papua, penduduk Asli Papua merana di pinggiran dan samping supermarket guna menjajakan jualan hasil pertaniannya.

Begitu juga, partisipatif rakyat Papua sejak di caplok kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah banyak keikutsertaan orang Papua dalam proses Pemilihan Umum. Dari proses pemilihan umum yang diikuti rakyat Papua sudah secara aktif ikut memilih lima kandidat presiden. Apa yang didapat? Suharto meniadakan hak orang Papua untuk menentukan hak secara bebas terkait proses penambangan di Timika oleh Freeport Amerika. Tat kala juga Daerah Operasi Militer ( DOM ) berlaku di Papua. Era Gusdur memulai babak baru Papua dengan mengembalikan Irian Jaya menjadi Papua. Sayang, komunitas Indonesia anti atas keberpihakan Demokrasi bagi orang Papua. Era Megawati, Tokoh Papua, Alm. Theys Hiyo Eluay terbunuh berbarengan dengan terbunuhnya aktivias HAM Indonesia-Alm. Munir. Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menang telak suara di Papua. Sudah ada satu Peraturan Presiden “ PERPRES No.77” menjadi kado penanganan Papua selain Otsus. SBY kemudian menyelenggarakan prospek pendekatan persuasif dimana supratsruktur demokrasi rakyat Papua ter-blokade atas rentetan rekayasa instrumen hukum yang benar-benar bertentangan dengan semangat demokrasi universal.

Kini, membanjirnya partai baru-bercokol dengan partai lama, pemimpin baru-ber-onani kebijakan dengan pemimpin lama, semua bersandiwara atas penyelesaian Papua dan demokrasi di Indonesia dan Papua. Tetapi, tatkala perjuangan menyelesaikan konflik keadilan dan martabat rakyat Papua atas berbagai belenggu ketidakadilan kemudian menjadi tontonan biasa bagi para elite. Jakarta cenderung melempar batu ke alit lokal Papua, sedangkan elite Papua terus di penggal lehernya oleh Jakarta. Bentuk kordinasi buruk semacam ini terus menjauhkan keberpihakan akan keadilan bagi orang Papua. Mentalitas penyelenggaraan sistem kapitalis di Indonesia benar-benar menyembah kaum imperialis semata dengan mengorbankan rakyat sebagai konsekwensi mempertahankan kedudukan nyata.

Freeport tak mungkin menjajah Bangsa Papua dan Indonesia secara Keseluruhan jika aspek hukum bertaring. Kaum Otokrasi dari kalangan militer, pemerintah dan intelektual ulung yang terus saja menjual aset milik rakyat kepada kaum pemodal. Ikatan yang kokoh antara pemodal, militer, intelektual dan politisi ber-mental mundur semakin nyata menegaskan bahwa Otsus tak bisa berpihak bagi keistimewaan Papua akibat didominasi kebijakan pasar internasional. Pemilu tak bisa dijalankan, yang ujung-ujungnya menyedot energi rakyat semata untuk mendukung antek-antek penindas. Begitu juga, Identitas orang Papua yang kini menjadi demam otsus hanya akan menjadi sejarah, sebab privasi atas Papua punya ruang bagi pasar internasional. Imperialisme atas Papua menjadi musuh terkini yang terus menelan suprastruktur peradaban Papua. Bayang-bayang kejahatan Freeport-Otsus dan Proses Pemilu, tiga hal yang menonjol hari ini di Tanah Papua dan meyakinkan keberpihakan rakyat Papua untuk tak lagi mampu menyatakan keberpihakannya. Pilihan atas semuanya, adalah polemik dan jeritan getir orang Papua. Lumbung konflik jangan dibiarkan, jawaban atas tuntutan perjuangan Nasional Papua menjadi kebutuhan sekarang untuk di runding bersama demi kemanusiaan-Demokrasi dan Kedaulatan Ekonomi maupun Politik sebuah Bangsa..

Wilayah Baru hanya urus Pemekaran Birokrasi

Ada 12 undang-undang pembentukan daerah baru pada 21 Juli 2008. Selain itu, disahkan UU Nomor 35/2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1/2008 menjadi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa saat ini otsus meliputi dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Sebagai catatan, untuk otsus di tiga provinsi (Papua, Papua Barat, dan Aceh), pemerintah mengalokasikan dana otsus Rp 8,7 triliun pada 2009.

Berdasar hasil penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nations Development Program (UNDP) yang dirilis Juli 2008 menunjukkan kegagalan pemekaran. Sebab, daerah-daerah hasil pemekaran tidak bisa berkembang, sebagaimana daerah induknya. Riset itu dilakukan terhadap enam provinsi dan 72 kabupaten/kota di Indonesia selama 2002-2007. Terdapat empat bidang kajian, yaitu ekonomi daerah, keuangan daerah, pelayanan publik, dan aparatur di daerah.

Kenyataannya, pertimbangan pemekaran sekarang menjadi bukan pertimbangan pelayanan publik atau pemerataan pembangunan, tetapi kepentingan para pemodal yang kemudian menggerakkan elite nasional dan elite lokal. Sebanyak 12 UU baru ditelurkan dalam sidang paripurna. Pada tahun ini, total telah terjadi pembentukan 30 daerah baru. Dua kota dan 28 kabupaten.

Pemekaran paling banyak terjadi di Papua. Selama 2008 telah lahir delapan daerah baru. Disusul Sumatera Utara sebanyak lima daerah. Kemudian tiga daerah baru lahir di Lampung dan dua daerah masing-masing di Sulawesi Utara dan Maluku. Provinsi-provinsi yang memiliki satu daerah baru adalah Jambi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Papua Barat, serta Bengkulu dan Banten. Dengan demikian, di Indonesia sekarang terdapat 33 provinsi, 396 kabupaten, dan 93 kota.

Konsekuensi pemekaran dengan mengutamakan pelebaran birokrasi ketimbang mengutamakan kebijakan pasti atas masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi rakyat adalah membenarkan adanya infiltrasi kolonialis baru bernama pemekaran. Peradaban Papua yang terang dan bertabat diharapkan mampu di majukan dan peradaban Globalisasi nyata saat ini agar tidak kemudian membiarkan kebijakan globalisasi meniadakan identitas pribumi dan melegalkan hubungan multi-kapital semata. Jika demikian, politik kesejahteraan dan kemandirian Bangsa hanyalah jargon.

Rekayasa Suaka 43 Warga bukti kemenangan Imperialis

Kebebasan orang Papua sudah menjadi cita-cita berbagai elemen Bangsa. Cita-cita dan semangat mendorong dinamika demokrasi di Papua nyatanya terus diperhadapkan dalam agen pemukulan dan penguburan gerakan rakyat semesta. Ranting kemerdekaan universal juga bernama Papua Barat, maka tidaklah manusiawi, gerakan Papua Merdeka menjadi pilihan luar yang dapat di dorong secara baik. Mengakibatkan sejumlah suprastruktur rakyat Papua hanya rapuh dalam tatanan dan semangat keberpihakan akan kemerdekaan rakyat.

Indonesia, salah satu Negara Islam terbesar di Asia Tenggara secara institusional “ belum ada UU “ telah melancarkan gerakan mendukung pentingnya kemerdekaan bagi rakyat Palestine. Tetapi gerakan Papua Merdeka dalam Negara Indonesia tak mampu dihadapi Indonesia. Demokrasi-Kemerdekaan dan kebebasan adalah perjuangan-Nya Susilo Bambang Yudhoyono terhadap rakyat di Palestina. Maka, perjuangannya Papua merdeka tak boleh dilarang SBY juga.

Eksplorasi imperialis Internasional dan Jakarta atas Bumi Papua mengedepankan sejumlah alat. Rekayasa kebijakan Aturan anti demokrasi di Papua adalah dominasi berbagai kebijakan riil atas rakyat Papua. Tidak hanya di Jakarta, Jayapura dan Manokwari tiga wilayah politik yang dalam penanganan masalah kerakyatan mengedepankan pemekaran birokrasi disbanding keberpihakan atas kedaulatan orang Papua.

Kalangan radikalis Papua kadang salah kaprah. Cita-cita mengedepankan identitas orang Papua tetapi kemudian menutup dada atas kebingisan kaum kolonialis nyata di Papua. Bicara entitas Papua, tetapi komitmen menuntaskan kasus Freeport tidak dapat di rasio dimanakah entitas Papua dan dominasi Kapitalisme atas Papua.

Imperialisme atas Papua adalah baying-bayang menakutkan dan menggetarkan publik. Demokrasi dicaplok, gerakan dibunuh dengan pengalihan isu dan provokasi merdeka yang tak beralasan. Perjuangan menempatkan Perusahaan Freeport yang nyatanya meniadakan sejumlah hak rakyat Papua, kepentingan politik dan ekonomi orang Papua menjadi merana dan tak dapat didudukan secara baik oleh sejumlah kalangan pemerhati. Dominasi modal itu, pembiayaan atas gerakan rakyat imitasi menjadi keharusan perjuangan kaum imperialis Papua.

Rekayasa menakjubkan adalah, Suaka politik 43 Warga Papua. Orang Papua ini diperalat Kapitalis Freeport yang bergerak dalam baju Papua merdeka kemudian memobilisasi gerakan suaka untuk bertujuan mengalihkan isu dari masalah Freeport yang sedang diperjuangkan orang Papua. Kasus Freeport dalam usaha penyelesaiaan yang bermartabat, kemudian terpukul dengan kerja-kerja suaka politik. Dinamika suaka menjadi kenyataan kebohongannya. Tak ada output politik bagi kepentingan orang Papua dalam reaksi suaka. Yang ada hanya sejarah pengakuan pemaksaan yang dilontarkan peserta suaka yang telah pulang. “kami di tipu katanya ke Australia tuk Papua Merdeka, padahal sampai disana trada apa-apa” . Rintihan semacam begini sudah banyak terjadi dan sejumlah kubu tak karuan menyebutkan Papua Merdeka.

Agen anti demokrasi, mereka berjya dalam suprastruktur kolonialisme Jakarta, imperialism Global. Tiga dari LSM Lokal di Papua disinyalir didanai oleh Divisi Lima Badan Intelejen Negara Indonesia. Empat dari Gerakan rakyat Papua merdeka, telah terkooptasi dalam usaha-usaha mem-proyekaan Papua secara sistematis. Papua merdeka menjadi tunggang-menunggang. Papua medeka menjadi alasan pengoperasian kemanan dan legitimasi kehadiran milter di Papua. Apa yang berbeda dari pejuangan Papua Merdeka sehingga terus saja kehadiran militer di setujui…?

Broker demokrasi dan kemerdekaan di Tanah Papua berada dalam garis melakukan sejumlah agenda provokatif saja, usaha-usaha menyatakan kemerdekaan dengan landasan suprstruktur rapuh. Budaya meng-kanalisasi Papua bebas dari penjajahan sudah mulai matang. Demokrasi hanya jargon…Kemerdekaan hanyalah ilusi dan persatuan menjadi gelora gerakan yang tak punya ilham kemerdekaan sejati.

Pernyataan demokrasi harus dibarengi dengan sikap dan mentalitas yang kokoh. Kerapuhan kemerdekaan berawal dari keberpihakan patriot dalam menyuplai dan mendukung dilakukannya usaha-usaha kanalisme demokrasi. Gelora rekayasa suaka orang Papua, kini dilakukan terulang dengan bombardir isu referendum Papua. Gerakan bikin takut orang Papua, meniadakan prospek perjuangan riel.

Produksi Luar Negeri berbendera Papua Merdeka “WPNA-WPCNL-IPWP”

Mau atau tidak mau, tiga nama diatas adalah sejarah organisasi yang katanya untuk Papua tetapi lahir di Australia, Vanuatu dan Inggris. Papua adalah wilayah yang dengan begitu luasnya, kehidupan politik maupun aktivitas demokrasi bisa diminimalisir untuk menciptakan ruang yang baik bagi dinamika gesekan politik bagi pembebasan rakyat.

Frame ideology tak ditemukan dalam peluncuran organisasi dimaksud. Sensasi demokrasi, pemerintahan dan bombardir aspek Politik Papua dengan Perjuangan Timur Leste itulah alasan sensasional didirikannya organisasi berbaju Papua merdeka di luar negeri. Aspek social orang Papua yang patronize mampu di olah dalam situasi keinginan membebaskan diri mereka. Masyarakat yang haus akan kemerdekaan tak bisa dibatasi dalam ruang-ruang kampanye nasib mereka. Tetapi, ini namanya pembodohan demokrasi dan eksploitasi cita-cita kemerdekaan. Tangan-tangan pendukung imoerialisme, haru dibatasi dalam ruang dan gerakan hari ini. Gerakan Universal mengiyakan kemerdekaan. Jamannya imperialism tak dibolehkan bersetubuh dalam ranah kemerdekaan rakyat. Hentikan perjuangan merdeka yang terus larut dalam ruang imperialis itu… pastikan kemenangan rakyat secara mutlak, jauh dari imitasi demokrasi dan kanalisasi merdeka.

Globalisasi sudah nyata meniadakan suprastruktur orang Papua-Supermarket berdiri megah, Petani Papua merana dipinggiran Jalan dan dibawah pertokoan tanpa ruang dan kesempatan baginya dengan penyediaan pasar tradisional. Begitu juga, bombardier Refrendum bagi Papua pasca IPWP di Inggris mengumpulkan sejumlah aktivis berkeliaran di Taman Makam Theys di Sentani Papua. Pemerintahan Transisi oleh WPCNA di Australia sekian aktivis ditahan di Manokwari. Dan perjuangan menggolkan rezim pemerintahan di Vanuatu melahirkan WPCNL.

Apa yang terjadi?. Gerakan-gerakan produksi luar negeri meniadakan gerakan dalam negeri Papua. Sejumlah gerakan Papua terkooptasi dengan agen-agen imperialis internasional berwajah Papua. Freeport terus Berjaya dengan gagasan-gagasan kapitalisme atas Tanah Papua. Terus menguasai pasar, menguasai lahan orang Papua, terus menguasai emas dan tembaga orang Papua. Kantong-kantong kehidupan orang Papua sudah bergeser dan berada dalam tangan kaum kapitalis internasional. Papua begitu luas daerahnya, rakyatnya terpukul mundur mendiami pedesaan dan pinggiran. Ruang-ruang perkotaan adalah asset dominasi pasar “capital”. Kenyataan Negara yang berpihak pada kepentingan imperialism menghancurkan suprstruktur rakyat. Dinamika ini sudah dijalankan dalam periode pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Tujuh puluh Lima persen ( 75% ) penduduk Papua adalah tertinggal secara ekonomi dan akses kebutuhan pasar. Negara merdeka adalah kebutuhan menumbuhkan keberpihakan terhadap rakyat.

Tatanan ekonomi dan politik rakyat sebagai roh bagi kemakmuran dan keadilan yang diperjuangakan negara. Dinamika sosial dan ekonomi menjadi pilhan fital yang harus dibangun berdasarkan etika kemakmuran dan kesejahteraan yang handal. Meniadakan proses akumulasi sosial sama saja membuang bahkan memukul mundur keyakinan keadilan dan kemerdekaan yang harus di gapai. Rakyat merdeka, mandiri dan makmur adalah tujuan dari pendirian sebuah negara, pemerintahan dan teritori tertentu. Sehingga Pemekaran, Otsus dan Tuntutan Papua Merdeka jika tidak punya landasan kuat yang memiliki keyakinan keadilan ekonomi dan politik maka harus diruntuhkan secara pasti.

Arkilaus Arnesius Baho, Lahir 27 April 2982 di Yaksoro Kabupaten Sorong Selatan Tanah Papua

Kamis, 22 Januari 2009

LATAR BELAKANG BARACK OBAMA


Barack Obama.Presiden Amerika Serikat ke-44 Sedang Menjabat Mulai menjabat 20 Januari 2009 Wakil Presiden Joe Biden
Pendahulu George Walker Bush Senator Junior AS dari Illinois Masa jabatan4 Januari 2005 – 20 Januari 2009 Pendahulu Peter Fitzgerald Lahir 4 Agustus 1961 (umur 47) Honolulu, Hawaii
Kebangsaan Amerika Serikat Partai politik Demokrat Suami/Istri Michelle Obama Anak Malia Ann, Natasha Almamater Universitas Harvard, 1992 Agama Kristen Protestan Tanda tangan Barack Obama's signature Situs resmi Barac Obama Wikinews bahasa Inggris memberitakan: Barack Obama elected 44th President of the United States Barack Hussein Obama II (ejaan Inggris: [bəˈrɑːk hʊˈseɪn oʊˈbɑːmə]; lahir di Honolulu, Hawaii, 4 Agustus 1961; umur 47 tahun) adalah Presiden Amerika Serikat yang sekarang menjabat dan merupakan Presiden Amerika Serikat yang ke-44. Barack menjabat sejak 20 Januari 2009 menggantikan George Walker Bush. Sebelumnya ia merupakan Senator Junior dari Illinois dan kemudian menang dalam Pemilu Presiden 2008 pada 4 November 2008.

Obama adalah keturunan Afrika-Amerika pertama yang menjabat Presiden Amerika Serikat setelah sebelumnya merupakan keturunan Afrika-Amerika pertama yang dicalonkan oleh sebuah partai politik besar Amerika untuk menjadi presiden. Lulusan Universitas Columbia dan Sekolah Hukum Universitas Harvard; di sana ia menjabat sebagai presiden Harvard Law Review, Obama bekerja sebagai koordinator masyarakat dan menjabat sebagai pengacara hak sipil sebelum menjadi Senat Illinois selama tiga kali mulai 1997 hingga 2004. Ia mengajar hukum konstitusional di Sekolah Hukum Universitas Chicago sejak 1992 hingga 2004. Setelah kegagalan meraih kursi di Dewan Perwakilan AS tahun 2000, ia mengumumkan kampanyenya untuk Senat AS bulan Januari 2003. Setelah kemenangan Maret 2004, Obama menyampaikan key notenya pada Konvensi Nasional Demokrat Juli 2004. Ia terpilih sebagai Senat pada November 2004 dengan 70 persen suara.

Sebagai anggota minoritas Demokrat di Kongres ke-109, ia membantu membuat undang-undang yang mengatur senjata konvensional dan mempromosikan akuntabilitas publik dalam penggunaan dana federal. Ia juga melakukan perjalanan resmi ke Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika. Selama Kongres ke-110, ia membantu membuat UU mengenai lobi dan kecurangan pemilihan, perubahan iklim, terorisme nuklir, dan perawatan bagi personil militer AS yang pulang. Obama mengumumkan kampanye presidennya pada Februari 2007, dan dicalonkan pada Konvensi Nasional Demokrat 2008 dengan senator Delaware, Joe Biden sebagai pasangan kampanye. Dan Pada tanggal 4 November 2008 Barack Obama sukses mengalahkan rivalnya senator John Mccain dari partai republik dan menjadi presiden amerika ke 44 dan orang kulit hitam pertama sebagai presiden Amerika serikat.
Daftar isi
[sembunyikan]

* 1 Kehidupan awal dan karir
* 2 Legislator negara bagian 1997-2004
* 3 Kampanye Senat AS 2004
* 4 Senator AS 2005-2008
o 4.1 Undang-undang
o 4.2 Komite
* 5 Kampanye presiden 2008
* 6 Presiden terpilih Amerika Serikat
* 7 Posisi politik
* 8 Keluarga dan kehidupan pribadi
* 9 Budaya dan pandangan politik
* 10 Lihat pula
* 11 Karya tulis
* 12 Suksesi kepemimpinan
* 13 Catatan kaki
* 14 Catatan
* 15 Pranala luar

[sunting] Kehidupan awal dan karir

Barack Obama lahir di Honolulu, Hawaii, dari pasangan Barack Hussein Obama, Sr., seorang Kenya dari Nyang’oma Kogelo, Distrik Siaya, Kenya, dan Ann Dunham, seorang Amerika Serikat dari Wichita, Kansas. Orangtuanya bertemu ketika bersekolah di Universitas Hawaii, tempat ayahnya belajar dengan status sebagai murid asing. Keduanya berpisah ketika Obama berusia dua tahun dan akhirnya bercerai. Ayah Obama kembali ke Kenya dan melihat anaknya untuk terakhir kalinya sebelum meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas tahun 1982. Setelah bercerai, Dunham menikahi Lolo Soetoro, dan keluarganya pindah ke Indonesia tahun 1967. Obama kemudian bersekolah di sekolah lokal di Jakarta hingga ia berusia 10 tahun. Saat ini Obama masih dapat berbicara bahasa Indonesia dengan tingkat dasar.

Ia kembali ke Honolulu untuk tinggal bersama kakek dan neneknya dan belajar di Sekolah Punahou sejak kelas lima tahun 1971 hingga lulus SMA pada 1979. Ibu Obama kembali ke Hawaii tahun 1972 selama beberapa tahun dan kemudian ke Indonesia untuk menyelesaikan kerja lapangan untuk disertasi doktoral. Ia meninggal karena kanker rahim tahun 1995. Sebagai seorang dewasa, Obama mengakui bahwa ketika SMA ia menggunakan mariyuana, kokain, dan alkohol, yang ia jelaskan pada Forum Sipil Presiden 2008 sebagai kesalahan moralnya yang terbesar. Setelah SMA, Obama pindah ke Los Angeles lalu ia belajar di Perguruan Tinggi Occidental selama dua tahun. Ia kemudian dipindahkan ke Universitas Columbia di New York City, dan kemudian ia lulus dalam bidang pengetahuan politik dengan kelebihan pada hubungan internasional. Obama lulus dengan B.A. dari Columbia tahun 1983, kemudian bekerja selama setahun di Business International Corporation dan kemudian di New York Public Interest Research Group. Barack Obama dibesarkan oleh ibunya, Ann Dunham.

Setelah empat tahun di New York City, Obama pindah ke Chicago, lalu ia menjabat sebagai direktur Developing Communities Project (DCP), sebuah perkumpulan masyarakat berbasis gereja yang sebenarnya terdiri dari delapan paroki Katolik di South Side, Chicago, dan bekerja di sana selama tiga tahun mulai Juni 1985 hingga Mei 1988. Selama menjabat sebagai direktur DCP, stafnya bertambah dari satu menjadi tiga belas pendapatan per tahunnya meningkat dari $70.000 menjadi $400.000, dengan keberhasilan meliputi membantu membuat program pelatihan kerja, program pelatihan persiapan perguruan tinggi, dan organisasi hak penjual di Altgeld Gardens, Chicago. Obama juga bekerja sebagai konsultan dan instruktur untuk Gamaliel Foundation, sebuah institut perkumpulan masyarakat. Di pertengahan 1988, ia untuk pertama kalinya mengunjungi Eropa selama tiga minggu dan lima minggu di Kenya, dan ia banyak bertemu saudara Kenya-nya untuk pertama kalinya. Obama masuk Sekolah Hukum Universitas Harvard pada 1988. Pada akhir tahun pertamanya, ia dipilih, menurut kelasnya dan kompetisi menulis, sebagai editor Harvard Law Review. Bulan Februari 1990, di tahun keduanya, ia terpilih menjadi presiden Law Review, sebuah posisi sukarela penuh waktu yang berguna sebagai pimpinan editor dan pemantau 80 editor Law Review. Pemilihan Obama sebagai presiden Law Review berkulit hitam pertama diketahui secara luas dan diikuti oleh beberapa profil yang panjang.[19] Pada musim panas, ia kembali ke Chicago untuk bekerja sebagai associate musim panas di firma hukum Sidley & Austin tahun 1989 dan Hopkins & Sutter tahun 1990.[20] Setelah lulus dengan magna cum laude Juris Doctor (J.D.) dari Harvard tahun 1991, ia kembali ke Chicago.[18]Publisitas dari pemilihannya sebagai presiden Harvard Law Review berkulit hitam pertama membawanya pada kontrak penerbitan dan pembuatan buku mengenai hubungan ras. Dalam usaha untuk merekrutnya ke fakultas mereka, Sekolah Hukum Universitas Chicago menyediakan Obama beasiswa dan kantor untuk membuat bukunya. Ia awalnya berencana menyelesaikan buku tersebut dalam satu tahun, tapi ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama setelah buku ini berubah menjadi memoir pribadi. Untuk bekerja tanpa gangguan, Obama dan istrinya, Michelle, berlibur ke Bali dan ia menulis bukunya selama beberapa bulan. Manuskrip tersebut akhirnya diterbitkan pada pertengahan 1995 dengan judul Dreams from My Father. Obama memimpin Project Vote Illinois mulai April hingga Oktober 1992, dengan registrasi pemilih dnegan sepuluh staf dan tujuh ratus sukarelawan; tujuannya berhasil dengan mendaftarkan 150.000 dari 400.000 orang Afrika-Amerika di negara bagian itu, sehingaga Crain's Chicago Business menempatkan Obama dalam daftar "40 under Forty" tahun 1993. Kanan ke kiri: Barack Obama dan Maya Soetoro dengan ibunya Ann Dunham dan kakeknya Stanley Dunham di Hawaii (awal 1970-an).

Berawal tahun 1992, Obama mengajarkan hukum konstitusional di Sekolah Hukum Universitas Chicago selama dua belas tahun, menjadi yang pertama dikelompokkan sebagai Penceramah sejak 1992 hingga 1996, dan kemudian sebagai Penceramah Senior sejak 1996 hingga 2004. Ia juga, tahun 1993, bergabung dengan Davis, Miner, Barnhill & Galland, sebuah firma hukum dengan dua belas pengacara yang berpengalaman dalam litigasi hak-hak sipil dan pembangunan ekonomi masyarakat, dan ia adalah seorang associate selama tiga tahun sejak 1993 hingga 1996, kemudian of counsel mulai 1996 hingga 2004, dengan lisensi hukumnya berakhir tahun 2002. Obama adalah anggota pendiri dewan direktur Public Allies tahun 1992, mengundurkan diri sebelum istrinya, Michelle, menjadi direktor eksekutif pendiri Public Allies Chicago di awal 1993. Ia menjabat dari 1993 hingga 3008 pada dewan direktur Woods Fund of Chicago, yang pada 1985 telah menjadi yayasan pertama yang mendanai Developing Communities Project, dan juga sejak 1994 hingga 2002 pada dewan direktur The Joyce Foundation.[13] Obama bekerja pada dewan direktur Chicago Annenberg Challenge pada 1995-2002, sebagai presiden pendiri dan pimpinan dewan direktur sejak 1995-1999.[13] Ia juga bekerja pada dewan direktur Chicago Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, Center for Neighborhood Technology, dan Lugenia Burns Hope Center.[13

Sumber : barackobama

Obama Ulangi Sumpah


Oleh Budiarto Shambazy


Deskpapuabarat.pos-WASHINGTON, KAMIS - Presiden AS Barack Obama diambil sumpah untuk kedua kalinya, Rabu (21/1) di Gedung Putih. Ketika pengambilan sumpah hari Selasa, urutan kata yang diucapkan Ketua MA untuk ditiru Presiden tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Konstitusi Amerika Serikat.

Saat upacara pelantikan di Capitol Hill, Ketua Mahkamah Agung (MA) John Roberts tanpa sengaja menyebut satu kata yang seharusnya disebut lebih dulu menjadi disebut belakangan.

Ketika itu, Roberts mengucapkan ”I will execute the office of president to the United States faithfully”. Seharusnya yang diucapkan adalah ”I will faithfully execute the office of president of the United States”.

Obama menyadari kesalahan Roberts dan terdiam sambil tersenyum karena ragu-ragu. Obama sempat mendahului Roberts dengan mengatakan urutan sumpah yang benar, tetapi Roberts mengulangi lagi tetap dengan urutan yang salah. Akhirnya, Obama menirukan ucapan Roberts yang salah.

Pengambilan sumpah yang kedua kalinya tidak berpengaruh terhadap jabatan presiden yang disandang Obama. Lepas tengah hari pada 20 Januari, seorang presiden terpilih otomatis menjadi presiden meskipun belum diambil sumpahnya.

Roberts juga yang memimpin pengambilan sumpah untuk kedua kalinya. Pengambilan sumpah itu hanya disaksikan beberapa staf presiden dan sejumlah wartawan. Pengambilan sumpah dilakukan tanpa penumpangan tangan di Kitab Injil dan tanpa Ibu Negara Michelle Obama di sampingnya.

Kepada wartawan, Obama bercanda dan mengatakan bahwa pengambilan sumpah perlu dilakukan lagi karena ”ini sangat menyenangkan”.

Sebelumnya, ada dua mantan presiden AS yang harus mengulangi pengambilan sumpah, yaitu Chester Arthur (1881-1885) dan Calvin Coolidge (1923-1929). Pengambilan sumpah ulang dilakukan juga karena kesalahan pengucapan kata-kata.

Urusan luar negeri

Obama mengisi hari kedua dengan membahas persoalan kebijakan luar negeri. Dia akan bertemu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton yang telah mendapat konfirmasi Senat.

Salah satu agenda besar yang dibahas adalah soal Timur Tengah. Diperkirakan, Obama siap mengumumkan nama seorang politisi veteran sebagai utusan khusus untuk Timur Tengah. Di hari pertama, Obama juga telah menelepon sejumlah pemimpin negara Timur Tengah, yaitu Presiden Mesir Hosni Mubarak, PM Israel Ehud Olmert, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.(ap/afp/reuters/fro)

Sumber :wasintonpos

Selasa, 20 Januari 2009

SELAMAT UNTUK OBAMA

Barac Husein Obama telah dilantik pada 20 Januari 2009 dan dia sah menempati Gedung Putih sebagai USA One.

Banyak media dan rakyat di sebagian dunia mengaguminya dan juga meniadakan kepercayaan atas ketidak tegasan Obama dalam bertindak menguburkan karakter Kapilaisme Amerika. Presiden Amerika ke 44 ini juga didambakan sebagai presiden Kulit Hitam sepanjang sejarah pimpinan Gedung Putih selama negara tersebut ada.

Dua juta lebih penduduk Amerika menyaksikan pelantikan Obama, tetapi jutaan pengguna Situs Internet mengabadikan komentar mereka di Internet setelah pidato Obama. Media di seluruh dunia pun tak luput dari acara khusus saat pelantikan. Amerika dibuat seakan punya malaikat penyelamat yang baru dilantik.

Sayangnya, keterpurukan pahit Amerika diera sekarang belum mampu berwatak sosialis, dimana kapitalisme menjadi junjung semangat rakyat Amerika. Bayangkan, sampai seratusan keturunan Penduduk Amerika hidup diatas Utang negara. Dan inilah sistem Kapitalisme yang rakus, ekspansionis hanyalah rekayasa penjarahan aset negara tertentu untuk menghidupkan rakyat di Amerika. Benar, jika krisis Global mulai matang akibat utang piutang penduduk Amerika.

Bayangkan, negara yang didambakan, kok menghidupkan rakyatnya dengan semangat hutang laur biasa. Tatakala disadari, utang yang begitu banyak di Amerika, tetapi pemimpin Amerika selalu tunjukan jargon perang antar negara. Semua mustahil ber-perikemanusiaan dan semua nyaris berlalu ketika Obama menjujung semangat perubahan “ Change “.

Indonesia adalah negara yang tidak menjadi perhatian serius Amerika, tetapi penduduk Indonesia yang mayoritas jadi keutamaan negara paman sam ini. Disatu sisi Obama menjadi Ikon di Indonesia atas dasar keberadaan Obama di Indonesia selama 2 tahunan. Banyak yang ribut-ribut soal keberadaan Obama selama di Indonesia, sayangnya aset perubahan yang dimiliki Obama malah di ambil Amerika dan Indonesia hanya menjadi rakyat pencerita dongeng semata.

Begitu banyak harapan akan kepemimpinan Obama di AS, tetapi begitu banyak kekawatiran akan kepemimpinan Obama dalam negara AS ini. Apakah Obama Hanyalah Tumbal bagi mosi tak percaya rakyat dunia…? Ya, memang kehadiran Obama mengahpus keniscayaan Amerika di mata Internasional atas sejumlah kejahatan negara tersebut. Pemimpin kulit berwarna menjadi ikon internasional yang kian embumi, tetapi kayakinan kami…Obama hanyalah penebur kesalahan dengan jimat-jimat perubahan, sejatinya adalah Kapitalisme Amerika menuju kehancuran hari ini.

Selamat atas kejayaan akan penegakan kesamaan, diskriminasi telah terkubur dan panggung pemerataan sudah nyata. Rasis hanya membawa kebencian yang tak ada solusinya, tetapi sistem kapitalisme adalah budaya pembunuh ekonomi rakyat. Apapun juga yang diharapkan sejuta umat di Dunia atas kehadiran Pemimpin AS berkulit Hitam, tetapi tantangan hari ini adalah kemerdekaan rakyat atas hegemoni kapitalisme adalah keharusan semuanya.., Selamat untuk Obama…Selamat untuk Kejayaan anti rasialis dan diskriminasi. Mari menuju anti diskriinasi warna dan ruang politik bagi segenap bangsa adalah tujuan kedepan.

Oleh : Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Internasional (AMP)-Arkilaus Baho

PRESIDEN AS KE 44 OBAMA SUMPAH JABATAN


Washington, Kompas - "Saya, Barack Hussein Obama, sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan setia menjalankan tugas sebagai Presiden Amerika Serikat dan akan melestarikan, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi AS".

Amerika Serikat menapaki sejarah baru setelah Barack Obama diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat, Selasa (20/1) pukul 12.00 waktu setempat atau Rabu tengah malam WIB. Pelantikan ini merupakan lompatan besar bagi AS di mana untuk pertama kalinya seorang keturunan kulit hitam menjadi presiden.

Sesuai tradisi, sebelum upacara pelantikan, Obama bersama istrinya, Michelle, minum kopi bersama Presiden George W Bush dan Ibu Negara Laura Bush di Gedung Putih. Setelah itu, mereka bersama-sama menuju Capitol Hill.

Rangkaian pelantikan disaksikan para mantan presiden AS, Jimmy Carter, George HW Bush, dan Bill Clinton. Sebelum pengambilan sumpah, penyanyi Aretha Franklin membawakan "My Country 'Tis of Thee".

Wakil Presiden terpilih Joe Biden dilantik sebagai wakil presiden.

Obama mengulangi sumpah jabatan yang diucapkan Hakim Mahkamah Agung John Roberts dan menumpangkan tangan di atas Injil yang digunakan saat pelantikan Abraham Lincoln tahun 1861. Dia sempat lupa beberapa kata yang harus ditirukannya dan sambil tersenyum menoleh ke istrinya.

Dalam pidato pelantikan selama 20 menit, Obama menekankan kebesaran Amerika yang harus ditegakkan kembali di tengah situasi krisis dan perang di luar negeri. "Hari ini saya katakan bahwa tantangan yang kita hadapi sangat nyata. (Tantangan) itu serius dan banyak. Tidak akan mudah diatasi atau selesai dalam waktu singkat. Akan tetapi ketahuilah, tantangan itu akan kita selesaikan," katanya.

Amerika baru

"Telah tiba waktunya kita membangkitkan kembali semangat kita yang abadi," kata Obama. Dia menjanjikan Amerika baru kepada dunia, Amerika yang mendengarkan suara dunia. Obama juga bersedia memenuhi janjinya untuk menyerahkan Irak kepada rakyatnya dan terus memperjuangkan perdamaian di Afganistan.

Di luar, hadirin yang diperkirakan mencapai 2 juta orang dari berbagai penjuru AS dan dunia memadati National Mall, ingin menjadi bagian dari momen bersejarah ini. Udara musim dingin yang menusuk tidak mampu menghentikan kegembiraan mereka.

"Selamat Datang, Pak Presiden", "Terima Kasih, Pak Presiden", bisa dibaca di poster-poster yang dibawa orang-orang. Mereka menyaksikan upacara pelantikan dari layar-layar lebar yang dipasang hingga lebih dari 1 kilometer jauhnya dari Capitol Hill.

"Setiap kali Obama berbicara benar-benar menginspirasi. Kami begitu senang dengan perubahan ini," kata Lari Taylor asal Middletown, New Jersey. Dia datang tanpa tiket ke Washington hanya demi mendengar pesan harapan dan perubahan.

"Energi di jalan-jalan ini belum pernah saya lihat sebelumnya. Orang berjalan lebih ringan, berdiri lebih tinggi, dan saling bergandengan. Rasanya seperti harapan. Rasanya seperti berbagi kebahagiaan," kata Nancy Wigal yang tinggal di Mount Vernon Square, seperti dikutip CNN.

Upacara pelantikan dilanjutkan dengan Parade Pelantikan ke-56 yang digelar sepanjang Pennsylvania Avenue. Masyarakat tumpah ruah di kedua sisi jalan untuk menyaksikan Obama dari dekat.(ap/afp/reuters/bbc/fro)

Oleh : Budiarto Shambazy
Sumber :cetak.kompas

Senin, 19 Januari 2009

Seorang Anggota OPM Tertembak


18/01/2009 17:50 - Kasus Papua
Seorang Anggota OPM Tertembak

DeskPapuabarat - Jayapura: Satu regu polisi mengejar anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bersembunyi di pegunungan tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua, belum lama ini. Anggota OPM sempat melawan dan terjadi kontak senjata.

Seorang anggota yang mengaku berpangkat kapten dalam struktur militer OPM tertembak dan kini dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura. Anggota lainnya melarikan diri ke hutan. Mereka diduga bagian dari anak buah Goliat Tabuni yang merampas senjata pada awal Januari lalu.(IKA/Rubai Kadir dan Rianto)

Sumber : Liputan6
video

Sabtu, 17 Januari 2009

PROFIL DESK PAPUA BARAT


PAPUA & KONTEKSTUAL POLITIK

Papua adalah pulau berbentuk burung Cenderawasih yang dalam historisnya luas memanjang pulau tersebut hingga ke Australia. Tatkala perubahan inti bumi, Papua yang daratannya hingga menggapai Australia kemudian sebagian gunung mencair akibat ketebalan es diatasnya. Dikenalah Selat Australia-Papua ( Samudera Pasifik ). Degradasi alam ini kemudian ditandai dengan keragaman satwa yang kemudian menetap di Papua dan Australia adalah kanguru dan Cenderawasih. Habitat hewan yang ada di Bumi Papua dan Australia kemudian menetap secara terpisah sebagai bukti bahwa daratan Australia dan Papua dahulu tersambungkan oleh pegunungan tinggi yang bersalju.

Fase kolonialis atas Tanah Papua secara historis tak jauh beda dengan garis kolonial wilayah lain di muka bumi pasca pecahnya blok-blok politik dunia yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah tak berpemerintahan. Daratan Papua ini kemudian dikuasasai oleh sejumlah agen-agen kolonial. Peradaban suprastruktur koloni atas Papua sebenarnya tak begitu mengakar. Blokade Papua oleh Portugis ditandai dengan masuknya dua pembawa Ajaran Agama Nasrani Mr. Otto dan Geissler yang berkebangsaan negara Jerman. Lima Oktober 1855 adalah awal jajakan atas Papua dengan Semangat ” TIGA-G ) adalah Gold ”Emas”-Gaospel ”Agama” dan-Glorry ”Kejayaan”. Dimana pada tahun 1925 di Wasior Manokwari-Pdt. I.S.Kijsne kemudian menegaskan kepribadian atas Papua- DIATAS BATU INI SAYA MELETAKAN PERADABAN ORANG PAPUA, SEKALIPUN ORANG MEMILIKI KEPANDAIAN TINGGI, AKAL BUDI DAN MARIFAT TETAPI TIDAK DAPAT MEMIMPIN BANGSA INI, BANGSA INI AKAN BANGKIT DAN MEMIMPIN DIRINYA SENDIRI. Cita dan semangat pekabaran Injil di-negasikan dengan berdirinya Sekolah Tinggi Theologia di Jayapura ”STT I.S.KIJSNE” sampai sekarang sudah ribuan alumnus para Pelayan Jemaat sudah menyelesaikan studi di Kampus ini. Isyarat para pemangku Injil asal Jerman menjadi simbol kejayaan dan renaisance di Papua sampai sekarang. Papua kemudian digubahkan menjadi simbol terang yang baik.

Ekonomi Politik Portugis justeru sinergis dengan Belanda, sehingga kedatangan koloni Jepang tidak bertahan lama di Papua. Belanda yang juga menguasai Wilayah Jawa ( Sekarang Indonesia ) membagi secara birokratis dua pemerintahan baik di Papua maupun Jawa. Pemerintahan Hindia Belanda dikomandani seorang Gubernur yang berkuasa dari Jawa hingga Maluku. Sedangkan Papua di kepalai oleh Seorang Gubernur tersendiri dengan Nama Holandia. Sayangnya, Belanda tak bisa meluaskan Jajahan hingga Papua Nugini, sebab peta kolonialisme secara fisik ini sudah menjadi konsesi utama dimana Inggris menguasai sebagian Pulau Papua yaitu Papua Timur ” PNG dan Kepulauan Pasifik” Sedangkan Belanda berada hanya di Papua Barat ”Sorong Sampai Samarai”.

Krisis politik dan ekonomi pasca pecahnya perang dingin ” Blok Kapitalis Vs Sosialis ” meninggalkan durhaka bagi wilayah pendudukan kaum kolonial. Perebutan Papua oleh Sukarno (setelah negara Indonesia ada ) dengan Belanda tak luput dari ambisi penguasan wilayah secara ideologis yang didorong oleh semakin menguatnya blok kiri dan kana dimasa itu. Atas dasar diplomasi politis bung Karno dengan dalih Papua bagian Hindia Belanda kemudian Memasukan Papua dengan perundingan-perundingan yang dilakukan tanpa Papua saat itu. Klamin demi klaim dilancarkan oleh elit Belanda dan Indonesia guna menguasai Tanah Papua. Papua kemudian berada dalam genggaman Indonesia atas dukungan politik dan kepentingan ekonomi permanen Amerika atas Indonesia-lah diputuskannya hubungan Belanda di Papua dan Indonesia menjadi negara yang sampai sekarang memasukan Papua sebagai Provinsi terakhir di Indonesia di era tersebut.

Karakteristik jajahan yang ada di Papua, Portugis-Belanda-Jepang-Cina dan Sekarang Indonesia tidak meninggalkan corak politik dan ekonomi yang matang atas suprastruktur di Papua. Ajaran Agama Nasrani mula-mula oleh Portugis dan Belanda hingga Indonesia. Sampai sekarang era Globalisasi juga beri ruang yang begitu luas bagi kepercayaan Agama di Tanah ini. Bagaikan Gajah Mati Meningglkan Gading, beda dengan Papua. Rakyat Papua mempertahankan hidup sampai sekarang dengan karakter alamiahnya mereka. Sebab, corak yang ditinggalkan di Papua tidak dapat di terima di Papua, malah tenggelam dengan perkembangan Papua. Belanda hanya meninggalkan bahasanya, begitu juga Portugis, Jepang dan Indonesia sekarang.

Partisipasi politik rakyat Papua dalam rangkaian politik dunia kemudian matang sejak kesadaran akan sebuah hak menegaskan sikap yang kokoh. Keikutsertaan rakyat Papua dalam kancah perpolitikan dunia era tahun 50-an hingga sebelum memasuki abad pasar bebas adalah keprihatian sejarah yang terus digambarkan dalam benak akan hak yang sama. Negara Papua di deklarasikan ditengah sabotase blok ideologi dunia, dimana kesadaran Orang Papua akan pentingya sebuah ideologi bagi negara dikala itu belumlah matang secara legal, tetapi karakteristik Papua dalam kehidupan rakyat menyatu roh sosialisme.

Gerakan menuju pertumbuhan politik yang matang kemudian diangkat di Papua. Organisasi Papua Merdeka tergarap 1 Juli 1965, setelah negara Papua yang dinyatakan secara defakto 1 Desember 1961 menjadi bias dalam bentuk dan pengakuan dunia. Belanda dan Indonesia kemudian diambang bayang-bayang Amerika Serikat, slogan Neoliberal praktis menyatukan sikap atas usaha-usaha menyatakan keberpihakan akan sikap orang Papua disaat itu. Dinamisasi politik terus berjalan dalam rentan waktu puluhan tahun lamanya. Sampai pada Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 pun hanyalah sandiwara atas keutamaan ekonomi neoliberal. Free & Port ” Bebas menjarah” sudah berlaku di Tanah Papua atas masuknya PT. Freeport Indonesia sekarang-Anak Cabang Freeport-Nya Amerika Serikat.

Untuk mendukung kejayaan neoliberalisme, Papua ditaklukan dengan dominasi kebijakan Pasar. Operasi Militer ( DOM ), sampai pada Otonomi Khusus di era Reformasi 1998. Korban fisik dan non fisik tak dapat dipungkiri. Dua Juta lebih penduduk Papua sekarang ( 2004-2005) mendiami Tanah Papua yang luas daratannya diperikarakan 421.981 meter persegi dan memiliki luas lautan 52.510 Kilometer Persegi. Penduduk Papua juga tersebar di hampir 2.643 Pulau. Suprastruktur politik lokal dan Nasional menegasikan kebijakan atas Papua; UU-KEPRES-PERPRES dan PERDA. Tatkala kemajuan penduduk juga dibarengi dengan dominasi ekspansionis. Peradaban Papua kemudian dipaksakan menyatu seiring dengan perkembangan jaman yang nyatanya merupakan ruang bagi tumbuh dan berkembang bagi kepentingan Imperialis.

EKONOMI NEOLIBERAL DI PAPUA

Mengelola hasil kekayaan alam guna memenuhi hidup rakyat adalah dinasti yang baik. Tetapi membawa keluar kekayaan milik rakyat setempat untuk kepentingan kelompok dan negara tertentu tanpa mengutamakan pemenuhan yang layak bagi penduduk yang punya aset kekayaan alam adalah bentuk-bentuk imperialisme hari ini. Pasar bebas kemudian bergulir, Amerika dengan Freeportnya se-bebas mungkin melewati benua dan samudera lalu mengeruk kekayaan emas orang di Papua. Inilah bukti Free Trade ” Pasar Bebas”. Terlepas dari siapa yang diutamakan dalam era globalisasi ini, kenyataan adalah penjarahan aset rakyat tak terbukti mensejahterakan rakyat tersebut.

Tanah Papua yang kaya cadangan “komoditas"kerukan kuasa-kuasa modal global, tetesan rente lewat pajak dan retribusi untuk negara, serta praktek korupsi dipelakukan sebagai “tanah kosong”; “tanah tanpa kepemilikan” transformasi cara pandang tanah sebagai sumber produksi komoditas

15 Kontrak Karya dan KKB Luasnya : 4.077.967 ha. Amerika serikat, Jerman, China, Inggris, Jepang, Swedia, Korea selatan.

PT. FREEPORT INDONESIA, Operasi : 1967 – sekarang Luas Konsesi 2,6 juta ha, termasuk 119.435 ha hutan lindung dan 1,7 juta ha kawasan konservasi.

Blok BP Migas Cadangan gas Tangguh 14,4 tcf 80% hasil penjualan akan dipakai untuk tutup biaya investasi dan produksi, sisanya di bagi untuk indonesia dan BP. Kontrak penjulan berlangsung dari 20 - 50 th Dibagi habis untuk ekspor ke Fujian, Korea, Jepang, Filipina dan US West Coast.

PT. GAK NIKEL, Asia Pasific Nikel /BHP Australia Luas KK 13.140 ha 240 juta ton Nikel dalam 30 th membuang 627.000 ton limbah/ hari ke laut, th 2001, ekosistem laut terkaya : 900 jenis ikan karang,, 600 molluska, 450 jenis karang.

Terdapat 29 blok migas, Luasnya 11.916.016 ha.

Terdapat 65 Perusahaan HPH, Luasnya 14.410.351 Ha.

Terdapat 21 Perusahaan perkebunan, Luasnya 570.497 ha.

Terdapat 7 Perusahaan HTI, luasnya 916.307 ha. [1]

Rata-rata usia eksplorasi diPapua cukup permanen sampai sekarang. Bahkan pola menelantarkan wilayah eksplorasi jadi budaya investasi selama ini. Usai pengerukan lalu pergi meninggalkan bangkai ekologi berkepanjangan, kesenjangan sosial tetap saja menganga dan tidak bisa diharapkan penanganannya kepada perusahaan tersebut. Energi ekstraktif wataknya menraup keuntungan, menegasikan peribahan ekosistem alam dan penyebab utama perubahan iklim baik daratan maupun yang di laut dan udara. Aset rakyat kini tidak menjadi perawan lagi bahkan jurang pemiskinan sudah menjadi nyata peningkatannya selang eksplorasi terus berlangsung.

Sudah 40-an tahun ( 1963-2008 ) aset pembangunan daerah di Provinsi Papua senilai 800 trilyun rupiah. APBD Papua kemudian melonjak di era Otsus (2002 ) setelah sebelumnya kas daerah minim dibawah angka tidak sampai miliar. Sedangkan sejumlah pemasukan sumber daya alam bagi Papua sesuai pembagian hasil adalah rata-rata satu persen ( 1% ) dana dialokasikan bagi pertumbuhan pembangunan di Papua. Kemudian di Tahun 2000, BP Migas mengalokasikan pembagian hasil sepuluh Persen ( 10% ) bagi Papua. Freeport masih tetap tak berubah dana konsensi satu persen bagi Papua dan dua persen lebih bagi pusat ( Jakarta )

Total pemasukan Freeport ke Indonesia per 1992-2006 adalah 37 Trilyun, dari hasil pembayaran Pajak Negara dan daerah. Sedangkan keuntungan Freeport adalah menyuplai 40ribu ton Emas ke Amerika selang beroperasi. Pembukuan Freeport yang tragis tak bisa bocor ini kemudian dipublikasikan selang tuntutan Penutupan Freeport tahun 2006. Sejak itu lah Setiap tahun Freeport mengeluarkan rilis pemasukan / kewajiban pajak yang dibayarkan ke Indonesia termasuk Papua.

Eskalase kecenderungan rakyat akan ketidakadilan politik dan ekonomi menjadi kristalisasi atas perjuangan sejarah dan pengembalian hak secara bemartabat adalah ideologis perubahan yang terus di perjuangkan sampai sekarang. Dunia mendukung dan bangkit dari tirai keterpurukan neoliberal, generasi Sosialis sudah mampu meniadakan kepungan imperialis, kesadaran inilah menggusung Papua menjadi kebutuhan dengan parameter sebuah perundingan yang terus digagas oleh kami sebagai generasi muda Papua. Lahir dalam era neoliberal mampu mendorong kekuatan bangsa yang mandiri-merdeka dan Berdaulat.

Kepentingan rakyat Papua adalah menegasikan sejumlah keberpihakan untuk menyatakan keharusan bagi pembebasan menuju sosialisme. Benih sosialisme tak harus dibiarkan suram dan terkikis abis dari sapuan imperialism global, tetapi cangkokan imperialisme kedalam neraka ketidakadilan. Perundingan hanyalah alat menyatakan kehendak bagi cita-cita demokrasi rakyat saat ini. Meja Runding Papua adalah media komunikasi bahkan gerakan menuju Papua yang mendemokratiskan segala aspek kepentingan dalam rangka mendukung keberpihakan akan perjuangan kaum tertindas. Internasionalis pilihan pasti demi meyatakan perjuangan yang sama dan nasib memiliki keadilan dan kebenaran. Desk Papua Barat menjunjung hangat proses perundingan secara damai dan demokratis. Mari berunding untuk satu perjuangan dan Gapailah Satu Perubahan.***


v Perspektif Advokasi Tambang JATAM, Mampang Prapatan II/30 Jaksel 12790-JATAM

v Laporan BP MIGAS, 2004-By Arki-ARKILAUS ARNESIUS BAHO

v Freeport Kangkangis Emas Papua, Walhi Report 2007-WALHI