PAPUA & KONTEKSTUAL POLITIK
Papua adalah pulau berbentuk burung Cenderawasih yang dalam historisnya luas memanjang pulau tersebut hingga ke Australia. Tatkala perubahan inti bumi, Papua yang daratannya hingga menggapai Australia kemudian sebagian gunung mencair akibat ketebalan es diatasnya. Dikenalah Selat Australia-Papua ( Samudera Pasifik ). Degradasi alam ini kemudian ditandai dengan keragaman satwa yang kemudian menetap di Papua dan Australia adalah kanguru dan Cenderawasih. Habitat hewan yang ada di Bumi Papua dan Australia kemudian menetap secara terpisah sebagai bukti bahwa daratan Australia dan Papua dahulu tersambungkan oleh pegunungan tinggi yang bersalju.
Fase kolonialis atas Tanah Papua secara historis tak jauh beda dengan garis kolonial wilayah lain di muka bumi pasca pecahnya blok-blok politik dunia yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah tak berpemerintahan. Daratan Papua ini kemudian dikuasasai oleh sejumlah agen-agen kolonial. Peradaban suprastruktur koloni atas Papua sebenarnya tak begitu mengakar. Blokade Papua oleh Portugis ditandai dengan masuknya dua pembawa Ajaran Agama Nasrani Mr. Otto dan Geissler yang berkebangsaan negara Jerman. Lima Oktober 1855 adalah awal jajakan atas Papua dengan Semangat ” TIGA-G ) adalah Gold ”Emas”-Gaospel ”Agama” dan-Glorry ”Kejayaan”. Dimana pada tahun 1925 di Wasior Manokwari-Pdt. I.S.Kijsne kemudian menegaskan kepribadian atas Papua- DIATAS BATU INI SAYA MELETAKAN PERADABAN ORANG PAPUA, SEKALIPUN ORANG MEMILIKI KEPANDAIAN TINGGI, AKAL BUDI DAN MARIFAT TETAPI TIDAK DAPAT MEMIMPIN BANGSA INI, BANGSA INI AKAN BANGKIT DAN MEMIMPIN DIRINYA SENDIRI. Cita dan semangat pekabaran Injil di-negasikan dengan berdirinya Sekolah Tinggi Theologia di Jayapura ”STT I.S.KIJSNE” sampai sekarang sudah ribuan alumnus para Pelayan Jemaat sudah menyelesaikan studi di Kampus ini. Isyarat para pemangku Injil asal Jerman menjadi simbol kejayaan dan renaisance di Papua sampai sekarang. Papua kemudian digubahkan menjadi simbol terang yang baik.
Ekonomi Politik Portugis justeru sinergis dengan Belanda, sehingga kedatangan koloni Jepang tidak bertahan lama di Papua. Belanda yang juga menguasai Wilayah Jawa ( Sekarang Indonesia ) membagi secara birokratis dua pemerintahan baik di Papua maupun Jawa. Pemerintahan Hindia Belanda dikomandani seorang Gubernur yang berkuasa dari Jawa hingga Maluku. Sedangkan Papua di kepalai oleh Seorang Gubernur tersendiri dengan Nama Holandia. Sayangnya, Belanda tak bisa meluaskan Jajahan hingga Papua Nugini, sebab peta kolonialisme secara fisik ini sudah menjadi konsesi utama dimana Inggris menguasai sebagian Pulau Papua yaitu Papua Timur ” PNG dan Kepulauan Pasifik” Sedangkan Belanda berada hanya di Papua Barat ”Sorong Sampai Samarai”.
Krisis politik dan ekonomi pasca pecahnya perang dingin ” Blok Kapitalis Vs Sosialis ” meninggalkan durhaka bagi wilayah pendudukan kaum kolonial. Perebutan Papua oleh Sukarno (setelah negara Indonesia ada ) dengan Belanda tak luput dari ambisi penguasan wilayah secara ideologis yang didorong oleh semakin menguatnya blok kiri dan kana dimasa itu. Atas dasar diplomasi politis bung Karno dengan dalih Papua bagian Hindia Belanda kemudian Memasukan Papua dengan perundingan-perundingan yang dilakukan tanpa Papua saat itu. Klamin demi klaim dilancarkan oleh elit Belanda dan Indonesia guna menguasai Tanah Papua. Papua kemudian berada dalam genggaman Indonesia atas dukungan politik dan kepentingan ekonomi permanen Amerika atas Indonesia-lah diputuskannya hubungan Belanda di Papua dan Indonesia menjadi negara yang sampai sekarang memasukan Papua sebagai Provinsi terakhir di Indonesia di era tersebut.
Karakteristik jajahan yang ada di Papua, Portugis-Belanda-Jepang-Cina dan Sekarang Indonesia tidak meninggalkan corak politik dan ekonomi yang matang atas suprastruktur di Papua. Ajaran Agama Nasrani mula-mula oleh Portugis dan Belanda hingga Indonesia. Sampai sekarang era Globalisasi juga beri ruang yang begitu luas bagi kepercayaan Agama di Tanah ini. Bagaikan Gajah Mati Meningglkan Gading, beda dengan Papua. Rakyat Papua mempertahankan hidup sampai sekarang dengan karakter alamiahnya mereka. Sebab, corak yang ditinggalkan di Papua tidak dapat di terima di Papua, malah tenggelam dengan perkembangan Papua. Belanda hanya meninggalkan bahasanya, begitu juga Portugis, Jepang dan Indonesia sekarang.
Partisipasi politik rakyat Papua dalam rangkaian politik dunia kemudian matang sejak kesadaran akan sebuah hak menegaskan sikap yang kokoh. Keikutsertaan rakyat Papua dalam kancah perpolitikan dunia era tahun 50-an hingga sebelum memasuki abad pasar bebas adalah keprihatian sejarah yang terus digambarkan dalam benak akan hak yang sama. Negara Papua di deklarasikan ditengah sabotase blok ideologi dunia, dimana kesadaran Orang Papua akan pentingya sebuah ideologi bagi negara dikala itu belumlah matang secara legal, tetapi karakteristik Papua dalam kehidupan rakyat menyatu roh sosialisme.
Gerakan menuju pertumbuhan politik yang matang kemudian diangkat di Papua. Organisasi Papua Merdeka tergarap 1 Juli 1965, setelah negara Papua yang dinyatakan secara defakto 1 Desember 1961 menjadi bias dalam bentuk dan pengakuan dunia. Belanda dan Indonesia kemudian diambang bayang-bayang Amerika Serikat, slogan Neoliberal praktis menyatukan sikap atas usaha-usaha menyatakan keberpihakan akan sikap orang Papua disaat itu. Dinamisasi politik terus berjalan dalam rentan waktu puluhan tahun lamanya. Sampai pada Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 pun hanyalah sandiwara atas keutamaan ekonomi neoliberal. Free & Port ” Bebas menjarah” sudah berlaku di Tanah Papua atas masuknya PT. Freeport Indonesia sekarang-Anak Cabang Freeport-Nya Amerika Serikat.
Untuk mendukung kejayaan neoliberalisme, Papua ditaklukan dengan dominasi kebijakan Pasar. Operasi Militer ( DOM ), sampai pada Otonomi Khusus di era Reformasi 1998. Korban fisik dan non fisik tak dapat dipungkiri. Dua Juta lebih penduduk Papua sekarang ( 2004-2005) mendiami Tanah Papua yang luas daratannya diperikarakan 421.981 meter persegi dan memiliki luas lautan 52.510 Kilometer Persegi. Penduduk Papua juga tersebar di hampir 2.643 Pulau. Suprastruktur politik lokal dan Nasional menegasikan kebijakan atas Papua; UU-KEPRES-PERPRES dan PERDA. Tatkala kemajuan penduduk juga dibarengi dengan dominasi ekspansionis. Peradaban Papua kemudian dipaksakan menyatu seiring dengan perkembangan jaman yang nyatanya merupakan ruang bagi tumbuh dan berkembang bagi kepentingan Imperialis.
EKONOMI NEOLIBERAL DI PAPUA
Mengelola hasil kekayaan alam guna memenuhi hidup rakyat adalah dinasti yang baik. Tetapi membawa keluar kekayaan milik rakyat setempat untuk kepentingan kelompok dan negara tertentu tanpa mengutamakan pemenuhan yang layak bagi penduduk yang punya aset kekayaan alam adalah bentuk-bentuk imperialisme hari ini. Pasar bebas kemudian bergulir, Amerika dengan Freeportnya se-bebas mungkin melewati benua dan samudera lalu mengeruk kekayaan emas orang di Papua. Inilah bukti Free Trade ” Pasar Bebas”. Terlepas dari siapa yang diutamakan dalam era globalisasi ini, kenyataan adalah penjarahan aset rakyat tak terbukti mensejahterakan rakyat tersebut.
Tanah Papua yang kaya cadangan “komoditas"kerukan kuasa-kuasa modal global, tetesan rente lewat pajak dan retribusi untuk negara, serta praktek korupsi dipelakukan sebagai “tanah kosong”; “tanah tanpa kepemilikan” transformasi cara pandang tanah sebagai sumber produksi komoditas
• 15 Kontrak Karya dan KKB Luasnya : 4.077.967 ha. Amerika serikat, Jerman, China, Inggris, Jepang, Swedia, Korea selatan.
• PT. FREEPORT INDONESIA, Operasi : 1967 – sekarang Luas Konsesi 2,6 juta ha, termasuk 119.435 ha hutan lindung dan 1,7 juta ha kawasan konservasi.
• Blok BP Migas Cadangan gas Tangguh 14,4 tcf 80% hasil penjualan akan dipakai untuk tutup biaya investasi dan produksi, sisanya di bagi untuk indonesia dan BP. Kontrak penjulan berlangsung dari 20 - 50 th Dibagi habis untuk ekspor ke Fujian, Korea, Jepang, Filipina dan US West Coast.
• PT. GAK NIKEL, Asia Pasific Nikel /BHP Australia Luas KK 13.140 ha 240 juta ton Nikel dalam 30 th membuang 627.000 ton limbah/ hari ke laut, th 2001, ekosistem laut terkaya : 900 jenis ikan karang,, 600 molluska, 450 jenis karang.
• Terdapat 29 blok migas, Luasnya 11.916.016 ha.
• Terdapat 65 Perusahaan HPH, Luasnya 14.410.351 Ha.
• Terdapat 21 Perusahaan perkebunan, Luasnya 570.497 ha.
• Terdapat 7 Perusahaan HTI, luasnya 916.307 ha. [1]
Rata-rata usia eksplorasi diPapua cukup permanen sampai sekarang. Bahkan pola menelantarkan wilayah eksplorasi jadi budaya investasi selama ini. Usai pengerukan lalu pergi meninggalkan bangkai ekologi berkepanjangan, kesenjangan sosial tetap saja menganga dan tidak bisa diharapkan penanganannya kepada perusahaan tersebut. Energi ekstraktif wataknya menraup keuntungan, menegasikan peribahan ekosistem alam dan penyebab utama perubahan iklim baik daratan maupun yang di laut dan udara. Aset rakyat kini tidak menjadi perawan lagi bahkan jurang pemiskinan sudah menjadi nyata peningkatannya selang eksplorasi terus berlangsung.
Sudah 40-an tahun ( 1963-2008 ) aset pembangunan daerah di Provinsi Papua senilai 800 trilyun rupiah. APBD Papua kemudian melonjak di era Otsus (2002 ) setelah sebelumnya kas daerah minim dibawah angka tidak sampai miliar. Sedangkan sejumlah pemasukan sumber daya alam bagi Papua sesuai pembagian hasil adalah rata-rata satu persen ( 1% ) dana dialokasikan bagi pertumbuhan pembangunan di Papua. Kemudian di Tahun 2000, BP Migas mengalokasikan pembagian hasil sepuluh Persen ( 10% ) bagi Papua. Freeport masih tetap tak berubah dana konsensi satu persen bagi Papua dan dua persen lebih bagi pusat ( Jakarta )
Total pemasukan Freeport ke Indonesia per 1992-2006 adalah 37 Trilyun, dari hasil pembayaran Pajak Negara dan daerah. Sedangkan keuntungan Freeport adalah menyuplai 40ribu ton Emas ke Amerika selang beroperasi. Pembukuan Freeport yang tragis tak bisa bocor ini kemudian dipublikasikan selang tuntutan Penutupan Freeport tahun 2006. Sejak itu lah Setiap tahun Freeport mengeluarkan rilis pemasukan / kewajiban pajak yang dibayarkan ke Indonesia termasuk Papua.
Eskalase kecenderungan rakyat akan ketidakadilan politik dan ekonomi menjadi kristalisasi atas perjuangan sejarah dan pengembalian hak secara bemartabat adalah ideologis perubahan yang terus di perjuangkan sampai sekarang. Dunia mendukung dan bangkit dari tirai keterpurukan neoliberal, generasi Sosialis sudah mampu meniadakan kepungan imperialis, kesadaran inilah menggusung Papua menjadi kebutuhan dengan parameter sebuah perundingan yang terus digagas oleh kami sebagai generasi muda Papua. Lahir dalam era neoliberal mampu mendorong kekuatan bangsa yang mandiri-merdeka dan Berdaulat.
Kepentingan rakyat Papua adalah menegasikan sejumlah keberpihakan untuk menyatakan keharusan bagi pembebasan menuju sosialisme. Benih sosialisme tak harus dibiarkan suram dan terkikis abis dari sapuan imperialism global, tetapi cangkokan imperialisme kedalam neraka ketidakadilan. Perundingan hanyalah alat menyatakan kehendak bagi cita-cita demokrasi rakyat saat ini. Meja Runding Papua adalah media komunikasi bahkan gerakan menuju Papua yang mendemokratiskan segala aspek kepentingan dalam rangka mendukung keberpihakan akan perjuangan kaum tertindas. Internasionalis pilihan pasti demi meyatakan perjuangan yang sama dan nasib memiliki keadilan dan kebenaran. Desk Papua Barat menjunjung hangat proses perundingan secara damai dan demokratis. Mari berunding untuk satu perjuangan dan Gapailah Satu Perubahan.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar