Selasa, 17 Februari 2009

TNI, Puncak Jaya Papua Rawan



Ditulis Oleh: Lina/Papos

Rabu, 18 Februari 2009. JAYAPURA (PAPOS) –Pemindahan Kodim Agats ke Puncak Jaya sebagai rencana strategi Kodam XVII/Cenderawasih yang belum bisa terlaksana karena terkendala keterbatasan anggaran yang dimiliki TNI. Demikian ditegaskan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution kepada wartawan usai memimpin Rapim Kodam XVII/Cenderawasih di aula Tony Rompis, Selasa (17/2) kemarin. Pemindahan Kodim itu menurut Pangdam bukan dipincu karena pemekaran wilayah, namun sebagai langkah strategi TNI untuk mengantisipasi daerah rawan konflik umumnya seperti daerah terpencil misalnya Puncak Jaya. Dijelaskan Pangdam, wilayah seperti Puncak Jaya merupakan daerah yang perlu diwaspadai, namun pembentukan satuan baru TNI di daerah itu dilakukandidasari pada hakekat ancaman kedaulautan negara.


Disinggung Pemilu yang tinggal 53 hari lagi, TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut dengan kesiapan membantu mengatasi keterlambatan pengiriman logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil.

Antisipasi keterlambatan pengiriman logistic itu bilamana sewaktu-waktu TNI diminta untuk membantu asalkan ada persetujuan dari Mabes TNI serta adanya permohonan dari KPU. “TNI juga siap membantu Polri dalam pengamanan Pemilu,”tegas Pangdam. Sumber: (lina)


Pemahaman rakyat di wilayah ini seperti yang diutarakan Okama bahwa TNI /POLRI saat ini bertugas di kab.Puncak Jaya Papua, selalu saja melakukan teror terhadap masyarakat kampung yang ada disana, maka saat ini Kodim Agats mengatakan daerah rawan, tetapi saya berfikir bahwa yang bikin rawan konflik adalah TNI/POLRI sendiri yang melakukan terhadap masyarakat karena masyarakat tidak bisa diam selagi TNI melakukan kejahatan, pemerkosaan, dan perampasan ternak-ternak masyarakat di puncak jaya,maka menimbulkan koflik antara TNI dan pihak masyarakat.


TNI/POLRI di puncak jaya disebut-sebut bahwa di puncak jaya banyak OPM/Separatisme Itu omong kosong dan yang ada disana masyarakat kampung yang tidak tahu persoalan apa pun, tapi TNI/Polri yang membuat isu saja daerah rawan. Terkait dengan pemilihan umum 2009 53 hari lagi, tetapi masyarakat Papua dengan harapan sebelum tutup Freeport tidak akan ikut pemilihan umum 2009, karena Freeport salah satunya buat kejahatan di Provinsi Papua.

Tidak ada komentar: