Jakarta, 16/02/09. Pemilu Legislatif dan Presiden akan diselenggarakan di Indonesia tahun 2009. Dan waktu pun sudah dimata rakyat. Berbagai rival kampanye dan slogan-slogan perubahan di usung. Partai politik, Para Caleg dan Capres sudah beraktivitas menjemput kemenangan yang di perjuangkan dalam arena pemilu ini. Pemilihan langsung yang baru dua kali di gelar di Indonesia ( 2004 & 2009 ) menghantarkan nasib ratusan juta penduduk Indonesia kedalam arah perubahan. Sampai sekarang sudah tak bisa di hitung lagi berbagai elemen dan gerakan menyatakan hak atas keterlibatan dalam Pemilu yang tak lama lagi akan di selenggarakan.
Nah, apa saja lingkaran hitam para calon pemimpin bangsa ini. Berikut adalah Fenomena penguasaan sejumlah perusahaan di Indonesia yang di tulis Bung George Junus Aditjondro sekali gus di paparkan dalam Diskusi Bertema " Gerakan Lingkungan Hadapi Pemilu 2009 oleh Eknas Walhi pada 16 Februari 2009 di Kantor Walhi Tegal Parang. Dalam paparan ini terungkap sejumlah aset perusahaan milik para capres yang saat ini menuju kursi RI satu.
Pertanyaanya adalah darimana para partai dan caleg-capres dan cawapres mendanai kampanyenya? dan sejauh mana keberpihakan mereka terkait penuntasan sejumlah masalah HAM, Lingkungan hidup dan Eksplorasi tambang di Indonesia saat ini. Ketika hegemoni modal yang mengemuka dalam dukungan bagi proses politik di negeri ini justeru gagal memajukan kemakmuran bagi rakyat sendiri. Pemimpin justeru menyatukan segala kepentingannya kepada pendukung dana ketimbang mengentaskan kemiskinan rakyat.
Sejumlah fungsionaris Orde Baru berada dibalik SBY melalui Yayasan Cikeas dan Yayasan Nurulssalam yang di kelola keluarga SBY. Penasihat khusus SBY TB. Silalahi sebagai pelindung kelompok pengusaha Tomi Winata ( Kelompok Artha Graha dbp ). Sedangkan JK memiliki pengaruh kuat atas tiga perusahaan yang di kelola kerabat dekatnya " Kelompok Bukaka ". PT. Mega Power Mandiri ( MPM ) di Aceh, sumut dan Poso. Kemudian perusahaan tarik tambang PT. MGM yang sekarang membangun proyek PLN. di sejumlah wilayah. Kelompok perusahaan dan yayasan di lingkaran SBY-JK punya hubungan perusahaan yang berafiliasi dalam sejumlah proyek negara. Pembangunan PLTD besar-besaran, proyek kelapa sawit di Aceh hingga Papua Barat. Dan eksplorasi sejumlah perusahaan ini dianggap menimbulkan kerawanan masalah.
Setelah Megawati jadi Presiden, tali pemodal Sukarno-Kiemas menjadi satu. Ada 13 SPBU milik keluarga ini yang terbentang di zona hijau di Ibu kota Negara. kelompok Pebisnis keluarga Sukarno-Kiemas menjalin hubungan bisnis di beberapa daerah lewat jalur perusahaan lainnya. Ketimpangan Era Megawati terlihat jelas ketika menteri lingkungan begitu mandul dalam meneriaki kerusakan lingkungan oleh Freeport dan sejumlah perusahaan lainnya.
Prabowo Subianto mengambil alih konsensi Kiani Group seluas 53 ribu hektar dari Bob Hassan. Di Aceh, Prabowo dan adiknya Mengelola PT. Thusam Hutan Lestari seluas 97 ribu hektar, Nusantara Energi milik Prabowo juga mengelola deposit Batu Bara di Kaltim dan adiknya tengah mengelola eksplorasi Blok Gas di Rombebay Kabupaten Yapen Waropen Papua Barat. Juga masih di Papua Barat, Hasyim lewat PT. Comexindo berencana membuka perkebunan padi seluas 585 ribu hektar di Merauke Papua Barat. Kini Prabowo dan Hasyim telah menguasai jutaan hektar perkebunan, konsensi hutan, pertambangan batu bara, dan ladang migas dari Aceh hingga Papua Barat.
Sedangkan Wiranto-Bapak pencetus pemekaran Kodam-Korem di seluruh Indonesia ini mengandalkan bisnisnya yang dijalankan oleh Prixies tanpa menampilkan nama Wiranto. Lewat berbagai pertumpahan darah, atas dukungan Wiranto Kodam Pattimura dan Kodam Iskandar Muda telah lahir kembali. Sementara itu, setelah konflik poso, jumlah batalyon di sulteng dimekarkan dari 1 menjadi tiga batalyon. Dimana pemekaran sejumlah Kodam dan Koren hingga batalyon menumbuhkan bisnis militer yang akut. Pembalakan liar dan bisnis Kayu Gaharu sarat dengan bisnis Militer. Pengahancuran lingkungan semakin tidak bisa di pungkiri.
Capres lain yang tak ketinggalan juga punya aset perusahaan adalah Sang Raja di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X selain menguasai seluruh tanah di Jogja sepeninggalnya Belanda, Sultan juga punya hubungan erat dengan group samporna melalui hubungan bisnis Ratu Pembayun ( anak pertama Sultan ). Hubungan bisnis Rokok ini mendirikan pabrik rokok di Bantul dengan merek Kraton Dalem. Dengan pola yang sama, keluarga Sultan juga mendirikan PT. Agro Mining untuk menjadi mitra perusahaan asal Australia yang berusaha menambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.
Dengan demikian, hubungan pemodal dalam kancah pemilu adalah tradisi bisnis yang lumrah. PT. Freeport di Papua adalah salah satu perusahaan Besar yang tak kalah pentingnya menyuplai berbagai kandidat yang menuju RI satu. Dan hubungan yang pahit antara Suharto-Freeport sebagai kenyataan bahwa sumbangsih Perusahaan asal Amerika ini terus melakukan hal yang sama dalam periodesasi pemilu dan kepemimpinan politik di Indonesia. Freeport juga tak bisa mengelak, bersama Ecson Mobil di Aceh, terus mendukung pentolan Papua Merdeka dan Aceh Merdeka dengan maksud menjadikan para pejuang Papua dan Aceh sebagai agen kapitalisme baru di Papua Barat dan Aceh.
Nah, apa saja lingkaran hitam para calon pemimpin bangsa ini. Berikut adalah Fenomena penguasaan sejumlah perusahaan di Indonesia yang di tulis Bung George Junus Aditjondro sekali gus di paparkan dalam Diskusi Bertema " Gerakan Lingkungan Hadapi Pemilu 2009 oleh Eknas Walhi pada 16 Februari 2009 di Kantor Walhi Tegal Parang. Dalam paparan ini terungkap sejumlah aset perusahaan milik para capres yang saat ini menuju kursi RI satu.
Pertanyaanya adalah darimana para partai dan caleg-capres dan cawapres mendanai kampanyenya? dan sejauh mana keberpihakan mereka terkait penuntasan sejumlah masalah HAM, Lingkungan hidup dan Eksplorasi tambang di Indonesia saat ini. Ketika hegemoni modal yang mengemuka dalam dukungan bagi proses politik di negeri ini justeru gagal memajukan kemakmuran bagi rakyat sendiri. Pemimpin justeru menyatukan segala kepentingannya kepada pendukung dana ketimbang mengentaskan kemiskinan rakyat.
Sejumlah fungsionaris Orde Baru berada dibalik SBY melalui Yayasan Cikeas dan Yayasan Nurulssalam yang di kelola keluarga SBY. Penasihat khusus SBY TB. Silalahi sebagai pelindung kelompok pengusaha Tomi Winata ( Kelompok Artha Graha dbp ). Sedangkan JK memiliki pengaruh kuat atas tiga perusahaan yang di kelola kerabat dekatnya " Kelompok Bukaka ". PT. Mega Power Mandiri ( MPM ) di Aceh, sumut dan Poso. Kemudian perusahaan tarik tambang PT. MGM yang sekarang membangun proyek PLN. di sejumlah wilayah. Kelompok perusahaan dan yayasan di lingkaran SBY-JK punya hubungan perusahaan yang berafiliasi dalam sejumlah proyek negara. Pembangunan PLTD besar-besaran, proyek kelapa sawit di Aceh hingga Papua Barat. Dan eksplorasi sejumlah perusahaan ini dianggap menimbulkan kerawanan masalah.
Setelah Megawati jadi Presiden, tali pemodal Sukarno-Kiemas menjadi satu. Ada 13 SPBU milik keluarga ini yang terbentang di zona hijau di Ibu kota Negara. kelompok Pebisnis keluarga Sukarno-Kiemas menjalin hubungan bisnis di beberapa daerah lewat jalur perusahaan lainnya. Ketimpangan Era Megawati terlihat jelas ketika menteri lingkungan begitu mandul dalam meneriaki kerusakan lingkungan oleh Freeport dan sejumlah perusahaan lainnya.
Prabowo Subianto mengambil alih konsensi Kiani Group seluas 53 ribu hektar dari Bob Hassan. Di Aceh, Prabowo dan adiknya Mengelola PT. Thusam Hutan Lestari seluas 97 ribu hektar, Nusantara Energi milik Prabowo juga mengelola deposit Batu Bara di Kaltim dan adiknya tengah mengelola eksplorasi Blok Gas di Rombebay Kabupaten Yapen Waropen Papua Barat. Juga masih di Papua Barat, Hasyim lewat PT. Comexindo berencana membuka perkebunan padi seluas 585 ribu hektar di Merauke Papua Barat. Kini Prabowo dan Hasyim telah menguasai jutaan hektar perkebunan, konsensi hutan, pertambangan batu bara, dan ladang migas dari Aceh hingga Papua Barat.
Sedangkan Wiranto-Bapak pencetus pemekaran Kodam-Korem di seluruh Indonesia ini mengandalkan bisnisnya yang dijalankan oleh Prixies tanpa menampilkan nama Wiranto. Lewat berbagai pertumpahan darah, atas dukungan Wiranto Kodam Pattimura dan Kodam Iskandar Muda telah lahir kembali. Sementara itu, setelah konflik poso, jumlah batalyon di sulteng dimekarkan dari 1 menjadi tiga batalyon. Dimana pemekaran sejumlah Kodam dan Koren hingga batalyon menumbuhkan bisnis militer yang akut. Pembalakan liar dan bisnis Kayu Gaharu sarat dengan bisnis Militer. Pengahancuran lingkungan semakin tidak bisa di pungkiri.
Capres lain yang tak ketinggalan juga punya aset perusahaan adalah Sang Raja di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X selain menguasai seluruh tanah di Jogja sepeninggalnya Belanda, Sultan juga punya hubungan erat dengan group samporna melalui hubungan bisnis Ratu Pembayun ( anak pertama Sultan ). Hubungan bisnis Rokok ini mendirikan pabrik rokok di Bantul dengan merek Kraton Dalem. Dengan pola yang sama, keluarga Sultan juga mendirikan PT. Agro Mining untuk menjadi mitra perusahaan asal Australia yang berusaha menambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.
Dengan demikian, hubungan pemodal dalam kancah pemilu adalah tradisi bisnis yang lumrah. PT. Freeport di Papua adalah salah satu perusahaan Besar yang tak kalah pentingnya menyuplai berbagai kandidat yang menuju RI satu. Dan hubungan yang pahit antara Suharto-Freeport sebagai kenyataan bahwa sumbangsih Perusahaan asal Amerika ini terus melakukan hal yang sama dalam periodesasi pemilu dan kepemimpinan politik di Indonesia. Freeport juga tak bisa mengelak, bersama Ecson Mobil di Aceh, terus mendukung pentolan Papua Merdeka dan Aceh Merdeka dengan maksud menjadikan para pejuang Papua dan Aceh sebagai agen kapitalisme baru di Papua Barat dan Aceh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar