Rabu, 04 Februari 2009

"KANALISASI " Kesehatan Gratis Berbuntut Dugaan Korupsi MENKES RI

Deks Papua Barat, Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Hakim Sorimuda Pohan, meminta Menkes mengklarifikasi dugaan korupsi yang terjadi di departemen yang dipimpinnya. Klarifikasi itu penting dilakukan dalam upaya pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Seperti diberitakan, penelusuran yang dilakukan Pusat Studi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Puskeb- PKM) menyebutkan beberapa proyek di lingkungan Depkes, seperti dana penanggulangan busung lapar/gizi buruk pada 2005 menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 14,89 miliar; pengadaan peralatan penanganan flu burung pada 2006 dengan anggaran sekitar Rp 40,66 miliar; pengadaan alat rontgen portable untuk puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pada 2007. (SP 2/2.

Sumber SP menyebutkan, sejumlah dugaan korupsi di lingkungan Depkes dilakukan melalui rekayasa pengadaan kebutuhan proyek, seperti bubur, biskuit, peralatan penanganan flu burung, dan praktik penunjukan langsung atas sejumlah proyek. Untuk program penanggulangan busung lapar/gizi buruk misalnya, pengadaan 1.314.522 kilogram bubur dan biskuit, dilakukan lewat penunjukan langsung dengan alasan keadaan darurat. Padahal, proyek itu sudah direkomendasi Inspektorat Jenderal agar dilakukan dengan pelelangan umum.

Redaksi diatas sangatlah jelas bahwa adanya indikasi penggunaan uang negara tidak tepat sasaran. Jika benar terjadi penyimpangan keuangan negara, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja birokrasi Depkes dalam menyukseskan kesehatan gratis bagi masyarakat sangatlah tidak maksimal. Ada yang lebih maju dari menkes dengan membentuk Dewan Kesahatan Rakyat di beberapa wilayah di Indonesia, dengan tujuan dapat mendukung bahkan memangkas dan memperpendek jalur birokratik negara yang dinilai selama ini semakin menjauhkan komitmen dalam memberi pelayanan yang baik bagi warga negara.

Adalah daerah pedalaman yang rentan jauh dari akses kesehatan telah menjadi inti dari kebijakan yang sudah ada. Kondisi ini paling rentan di temukan di wilayah pedalaman yang beitu terisolir pula. Tatkala, pusat perhatian Jakarta memobilisasi dukungan untuk wilayah rentan penyakit mematikan. Busung Lapar di Nabire-Papua pun di patok sebagai wilayah penting bagi sejumlah program dimaksud. Walaupun tak begitu jelas berapa dana yang telah di sentralisasikan, Mobilisasi apapun di Papua membutuhkan budget yang besar karena georafis wilayah yang begitu luas. Sayangnya, masih belum maksimal program dimaksud sudah di blokade dengan isu bahakan dugaan korupsi oleh parlemen senayan.

Kesehatan geratis adalah tujuan yang baik demi kepentingan anak bangsa kedepan. Tetapi karakter kesehatan gratis yang sudah dilakukan belum memenuhi berbagai kenyataan selama ini, buktinya Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat justeru tidak maksimal. Kasus di RSUD Kota Sorong bisa memberi fakta terkait yang dimaksud "kanalisasi kesehatan gratis ". Paling banyak data pengguna JamKesMas di RSUD Sorong adalah para pengusaha kelas menegah keatas dan mereka rutin menggunakan kartu jamkesmas untuk berobat rutin di RS pemerintah tersebut.

Artinya, konsep Dewan Kesehatan Rakyat gagasan Siti Fadilah sudah tepat, tetapi masih terbentur dalam segudang kapitalisasi birokrasi kesehatan yang nyatanya mengakar puluhan tahun. Nah, upaya penanganan dalam medekatkan pelayanan bagi masyarakat miskin ini seolah mengutamakan setumpuk data-data ketimbang bergerak cepat dalam memangkas dan menghentikan struktur pelayanan kesehatan di instansi negara selama ini.

Freeport di Timika-Papua punya Rumah Sakit Khusus dan punya tenaga dokter yang handal digaji untuk bekerja melayani pasien pribumi di Rumah Sakit milik Freeport. Kesehatan gratis sudah di berlakukan di Timika, cuma di khususkan bagi tujuh suku pemilik hak ulayat. Pusat kesehatan Masayarakat milik PT. Freeport ini sudah lama berdiri, tetapi sejumlah anak di bawah umur ( Balita ) rentan penyakit menahun seperti Kuli gatal dan gangguan pernapasan akibat dari habitat penduduk tercemar oleh limbah. Warga di distrik Duma dama yang tinggal dibalik gunung Grasberg punya Freeport beroperasi dan warga Kamoro di sepanjang pantai aliran sungai limbah sampai hari ini pun mengalami cacat permanen. Nah, sejumlah relawan kesehatan rakyat yang bernaung di bawah menkes terutama di Papua tidak jelas sasaran dan pengutamaan kesehatan yang bagaimana.

Usia gebrakan yang baru di jalankan, kemudian terbentur dengan dugaan korupsi Menkes, keterpurukan terus melanda dunia kesehatan. Kesehatan Gratis bukan berarti tidak hanya dominasi pendistribusian obat-obatan, tetapi tindakan cepat dalam memangkas jalur birokrasi dan pengurangan berbagai aturan negara yang rentan jauh dari harapan rakyat menikmati kesehatan gratis.

Yang paling mengerikan adalah sampai hari ini pun, negara atas nama kesehatan tidak begitu leluasa masuk di Timika dimana Freeport beroperasi, dimana kepunahan generasi muda Papua diambang jaman sekarang akibat racun limbah dan merusah habitat rakyat di Tanah Amungsa. Mudah-mudahan dugaan korupsi yang dialamatkan kepada Menkes tidak memundurkan semangat kesehatan gratis, dan selanjutnya kanalisasi kesehatan gratis harus dirubah dalam pola dan penanganan yang kredibel. Anda membawa orang miskin yang sakit ke rumah sakit pemerintah adalah cara paling efisien, ketimbang anda menunggu dulu setelah datanisasi dan proses birokratis dilaluinya. Ini yang sudah nyata, kami sudah coba dengan membawa beberapa orang miskin pigi daftar di JAMKESMAS karena kebanyakan mereka tidak tahu alur mendapatlan haknya. Mudah-mudahan pemerhati kesehatan rakyat dapat terus berjuang dan tidak pantang mundur.

Tidak ada komentar: