Mahasiswa Papua Dintimidasi Aparat

JAKARTA] Sekelompok mahasiswa asal Papua mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan untuk meninggalkan rumah kontrakan di Jalan Dukuh V Nomor 26, RW 002/RT 008, Kelurahan Dukuh, Jakarta Timur. Aparat yang mengaku dari BIN dan Mabes Polri berusaha mengusir mahasiswa karena dianggap terlalu sering berdemo.

Ditemui SP, Jumat (20/2), mahasiswa Papua mengaku tidak bersalah dan tidak akan meninggalkan kontrakan tersebut. Atas intimidasi itu, mereka siap untuk menempuh jalur hukum untuk mempertahankan hak. Apalagi warga sekitar tidak pernah merasa terganggu atau keberatan dengan keberadaan mereka.

"Kami akan tetap tinggal di sini. Apa pun yang terjadi, kami siap menempuh jalur hukum," ujar Ketua Mahasiswa Papua di Jakarta, Agus kosay.

Menurut Agus, sejak tanggal 15 hingga 17 Februari 2009, mereka selalu diintai oleh intel. Termasuk, asrama mahasiswa Papua yang berada di Jalan Jengki, Dewi Sartika, dan Cawang. Bahkan, pada tanggal 18 Februari 2009, intel-intel tersebut mulai mengintimidasi pemilik rumah untuk mengusir para mahasiswa asal Papua tersebut.

Pada Kamis (19/2) pukul 16.00, pemilik rumah kontrakan mendatangi para mahasiswa yang kuliah di Unas, UKI, dan Universitas Kerispatih ini, dengan membawa kuitansi dan uang Rp 6,4 juta yang merupakan uang sisa kontrak mereka selama delapan bulan. Oknum intel itu juga mengintimidasi pengurus RT dan RW.

"Kami sudah tinggal di sini selama 1,4 bulan. Kontrakan ini dibiayai Rp 11 juta per tahun oleh Pemda Wamena. Jika diusir, kami tidak tahu mau pindah ke mana. Makanya, kami tetap bersikukuh mempertahankannya," katanya.


Aksi Demonstrasi

Intimidasi yang dilakukan oleh para intel terjadi sejak mereka melakukan aksi demonstrasi di Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman, Thamrin, Jakarta pada tanggal 14 Februari lalu. Ini terkait dengan adanya kunjungan delegasi HAM Jerman ke Papua di waktu yang sama untuk mengetahui kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Mereka yang melakukan demonstrasi adalah mahasiswa Papua se-Jawa & Bali. Berkumpul di UKI, Cawang, mereka melakukan orasi di depan Kedubes Jerman perihal penyalahgunaan dana otonomi. Mereka menuntut agar dana tersebut dihentikan. Pasalnya, dana itu disalahgunakan untuk membiayai kegiatan militer.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Yoris Raweyai mempertanyakan masalah tersebut kepada Panglima TNI dan Kapolri. Intimidasi ini tidak boleh terjadi. [ISW/U-5]