ONPB "Deklarasikan" Pemerintahan Transisi

JAYAPURA-Sekelompok orang yang mengaku dari Pemerintahan Transisi Otoritas Nasional Papua Barat (ONPB), Kamis (12/3) kemarin, menggelar sebuah pertemuan di sebuah gedung belakang Kampus Uncen lama.

Menariknya, pertemuan itu mereka namai pendeklarasian terbentuknya sebuah pemerintahan transisi, berikut perangkat kesiapan menjadi sebuah negara. Awalnya rencana pendeklarasian ini akan dilakukan secara terbuka di depan gapura Uncen lama, namun karena tidak mendapatkan izin akhirnya lokasi deklarasi dialihkan ke sebuah gedung dibelakang kampus Uncen lama.

Prosesi pendeklarasian ini juga ditunjukkan beberapa spanduk dan tulisan 'Bangsa Papua Barat sudah punya pemerintahan transisi' yang disampingnya ditempel gambar bintang kejora. Tulisan lainnya yakni Executive President (Edison Waromi, SH) of the West Papua National Authority (WNPA) the Provisional Goverment in West Papua, juga tergambar bintang kejora disisi kiri, bebaskan tapol napol dari penjara NKRI, RI segera buka diri dan merdeka harga mati. Pendeklarasian awalnya dibacakan oleh Drs Frans Kapisa yang mengaku selaku Menkopolkam sekaligus Menteri Pertahanan di pemerintahan transisi ONPB. Ia menyampaikan bahwa selama ini bangsa Papua Barat masih berada dalam penjajahan. Belanda menjajah lalu akhirnya keluar, namun kembali memasukkan ke kandang UNTEA dan setelah keluar dari UNTEA dimasukkan lagi ke Indonesia.

Hingga menurutnya terjadi berbagai konspirasi dan akhirnya Papua Barat benar-benar masuk dalam NKRI. Meski berbagai persoalan dan tantangan yang dialami membuat rakyat Papua Barat terus berjuang, namun tetap dengan cara yang bermartabat dan membawa persoalan Papua untuk diselesaikan melalui mekanisme internasional dan untuk memenuhi syarat yang diminta, maka pemerintah Papua Barat lahir menjadi lembaga politik untuk mengantarkan Papua Barat ke komisi dekolonisasi PBB.

"Kami sudah menyiapkan segala persyaratan untuk mendaftar di dekolonosasi PBB dan jika tidak ada halangan, maka bulan ini tim kerja sedang mempersiapkan dan berangkat ke Amerika untuk mendaftarkan masalah Papua ke PBB. Kami harap dari pendaftaran masalah Papua ini, Indonesia berjiwa besar untuk menerima kami," harapnya. Dari pemaparan lebih jauh, Frans Kapisa mengatakan selama keinginan yang diinginkan masyarakat Papua Barat tidak terpenuhi, maka Indonesia jangan pernah berfikir bahwa suara tersebut akan hilang, tetapi generasi selanjutnya akan terus menyuarakan hal serupa hingga menemukan apa yang dicita-citakan.

Namun menurutnya ada batas waktu yang bisa diberikan sebagai bentuk toleransi. "Sebagai bangsa yang bermartabat, kami selalu mengajak pemerintah Indonesia dengan cara damai hingga waktu yang ditentukan. Mengapa Indonesia takut untuk dilakukan referendum, itu karena mereka paham bukan sebagian kecil yang ingin memisahkan diri," papar Frans yang menegaskan jangan ada pikiran bahwa kebijakan Otsus menjadi obat luka selama ini.

Dikatakan, apabila dari batas waktu yang ditentukan Indonesia tetap mengambil sikap tertutup dan masa bodoh, maka diambil cara paksa. "Kami sudah siapkan diri baik menggunakan tentara nasional kami dan semua dukungan yang ada dan jika berani silahkan Indonesia menangkap Edison Waromi karena dia sebagai penanggung jawab," tegas Frans meyakinkan.

Keyakinan ini juga diperkuat dengan menyampaikan bahwa blangko untuk mendaftarkan Papua ke PBB sudah ada dan tinggal mendaftarkan diri. Dikatakan, cepat atau lambat Papua akan dibahas di PBB karena masalah Papua saat ini menjadi isu nomor 3 di dunia, pertama tentang Irak, Pelastina-Israel dan Papua sendiri. "Dari deklarasi ini pemerintah Indonesia sadar bahwa ada bangsa yang merasa belum didukung oleh mekanisme internasional untuk bersatu dengan pemerintahan Indonesia," ungkap Frans Kapisa. Melihat kebelakang mengenai proses penggabungan Papua saat itu dikatakan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi ini ditutup oleh bangsa-bangsa lain, terutama Amerika, Belanda, Indonesia termasuk lembaga PBB yang menyetujui satu keputusan yang keliru sehingga membuat masyarakat Papua Barat masih terjajah.

Lalu tanggal 29 Desember 1961 pemerintah Indonesia yang dibantu Rusia dan Amerika Serikat menyatukan Papua Barat ke Indonesia dan pada posisi tersebut Indonesia mengklaim bahwa penggabungan tersebut menjadi satu rencana mulia untuk mendukung martabat dan persamaan derajat kaum Melanesia.

Di sela-sela acara, Pdt Terrianus Yocku yang mengaku selaku Presiden Nasional Kongres menegaskan bahwa pemerintahan transisi Papua Barat telah siap untuk mengambil alih semua bentuk pemerintahan yang ada untuk mengatur penyelesaian masalah internasional Papua dengan Indonesia. "Apabila Indonesia sudah membuka diri, maka kami siap untuk mengambil alih bentuk pemerintahan transisi," tegas Terry yang menegaskan bahwa Otsus gagal dan tidak berhasil mensejahterakan rakyat Papua. Poin lainnya penilaian masyarakat di tingkat daerah hingga pusat bahwa orang Papua merupakan orang paling bodoh, maka ia menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua Barat bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi mampu mendidik orang Papua menjadi cerdas.

Terry secara meyakinkan berjanji akan membuka akses ke dunia internasional untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua Barat mengeyam pendidikan ke luar negeri. "Bahkan peraturan Otonomi Khusus No 12/1969, No 8/1972, No 5/1974 dan No 21/2001 telah gagal dimasyarakat Papua Barat dan tidak satupun bentuk pembangunan yang menyentuh ke masyarakat bawahini sudah diketahui secara umum ," tegasnya.

Sementara ditambahkan koordinator wilayah 2 yang juga mengaku menjabat sebagai Gubernur pemerintahan transisi Papua Barat, Markus Yelu bahwa Indonesia seharusnya mengakui adanya pemerintahan transisi, karena selama ini banyak hal yang sudah merugikan rakyat Papua Barat dan proses pemisahan ini akan melibatkan pihak ketiga yang bukan dari Indonesia. Hari ini atas nama masyarakat Papua Barat dan pemerintah peralihan kami sampaikan deklarasi ke pemerintah Indonesia bahwa hak-hak asasi Papua Barat terutama hak politik harus dikembalikan kepada masyarakat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri ditanah sendiri. (ade)

Sumber : Cenderawasih.pos

NB:

Foto diatas diambil dari dokumentsi Kompas terkait aksi ONPB di Papua

Tenda Di Makam Theys Dibongkar dan Tahanan Abepura Terluka

Yogyakarta - (Deskpapuabarat-pos) –Sempat terjadi keributan kecil, namun akhirnya keberadaan tenda-tenda di lokasi makam Theys, Sabtu (31/1) kemarin, berhasil dibongkar oleh Sat Pol PP di back-up 1 SSK Dalmas dan 2 pleton Brimob. Tenda-tenda itu dibangun oleh kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya IPWP Dalam Negeri sekitar sebulan lalu. Pembongkaran dilakukan sekitar 17 personil Sat Pol PP Kabupaten Jayapura pimpinan Bernard Urbinas.

Dari pantauan Papua Pos, Polisi dan Sat Pol PP sudah tiba di lokasi sejak pagi hari, dan baru pada pukul 08:30 WIT dimulai dengan membongkar pagar yang mengelilingi lokasi makam.
Sementara 2 pleton Dalmas lainnya disiagakan di mata jalan masuk Airport di pimpin Kapolres Jayapura AKBP Matius D Fakhiri Sik dan didampingi Dandim 1701 Jayapura Letkol Inf Imam Santosa. Baca; juga Makam

Sementara arus kendaraan roda dua maupun roda empat dialihkan melalui jalur belakang untuk memperlancar proses pembongkaran. Pembongkaran diawali dengan membongkar 3 unit tenda di depan dekat makam alm Theys, dilanjutkan tenda di tengah yang dijadikan sebagai kamar mandi. Sebelum 2 tenda dibagian belakang dibongkar sempat terjadi keributan antara kepala Distrik Sentani Drs Cris Kores Toko M,Si dengan ketua posko Viktor Yeimo.

Kondisi itu mengakibatkan pembongkaran dihentikan sejenak, namun tidak berlangsung lama, sat Pol PP terus melanjutkan pembongkaran pada tenda yang ada dibagian belakang.
Namun Mahasiswa di situ yang berjumlah kurang lebih 70 orang memilih untuk berada didalam tenda, meski begitu proses pembongkaran terus dilanjutkan hingga bersih.

Kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya IPWP ini tetap bertahan di tempat yang tidak beratapkan tenda sambil meminta solusi. Setelah melakukan dialog akhirnya a mahasiswa mau diungsikan dengan mengunakan Bus ke kekediaman Boy Eluai.

Kapolres Jayapura AKBP Matius D Fakhiri Sik mengatakan, kehadiran Polisi atas permintaan pemerintah Pemkab Jayapura untuk menjaga situasi saat pembongkaran
didukung personil Polres Jayapura maupun Brimob. “Kami hanya memberikan dukungkan kepada Sat Pol PP,” ujar Kapolres kepada wartawan didampingi Dandim 1701 Jayapura Letkol Inf Imam Santosa.(nabas-papuapos )

Lapas Abepura Keroyok Tahanan

Sementara itu, dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Abepura Jayapura Papua dilaporkan Brutalisme petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II A Abepura Jayapura Papua Barat. Tepat jam 18:00 Waktu Papua (detik ini) penganiyaan terhadap Tapol Bapak Yusak Pakage oleh Petugas LP Andreanus Siagian/Batak akibat itu Bapak Yusak mengalami luka sobek pada pelipis mata kiri.

Awalnya Bapak Yusak meminta HP Buchtar Tabuni yang disita petugas Andreanus, tidak hanya ambil HP, matanya bengkak dan luka memar karena takut Buchtar dikembalikan ke POLDA besoknya tanggal 29 Januari 2009 Muchtar dibawa ke LP hal inilah yang tidak diterima oleh Bapak Yusak maka tadi jam 18:00 waktu Papua tanya HP-nya petugas tiba-tiba petugas itu melayangkan tangan kanannya petugas LP yang mana uraikan pada aline pertama.

Baca Juga; -Orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak-hak politiknya, maka tidak bisa dijerat dengan hukum positip. Lanjut Ketua DAP, Seperti kasus yang dialami Buchtar Tabuni Cs, dia ini bukan kriminal atau melakukan penganiayaan, tapi mengapa harus ditangkap. Bahkan belum jelas apa salahnya, tapi dia telah mendapat dua kali kekerasan pemukulan oleh aparat, yakni di Polda dan Lapas.

Desk Papua Barat menduga Rangkaian keributan yang terjadi hanyalah realitas penanganan Papua menjelang pengkondisian lahan suara jelang Pemilu 2009. Dominasi akumulasi kepentingan yang tidak begitu demokratis mengkrucut adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan di Papua oleh berbagai pihak atas nama kepentingan sesaat yang terus menjadikan rakyat tak berdosa sebagai tumbal dan korban ketakutan terus mengantui benak anak negeri. Aktor-aktor di Papua harus jeli menuai berbagai hal tak bisa di pertahankan dengan semangat reaksioneritas dan aktivitisme brutal. Rakyat butuh jaminan, rakyat butuh rasionalitas mengapa terus terjadi kontra produktif tetantang Papua. Agen hegemoni militer terus beredar dalam rauang-ruang di Papua. Tangan-tangan brutalisme bukan solusi..

Warga Mengamuk, Kota Timika Sempat Lumpuh

Desk Papua Barat.Pos-TIMIKA — Hingga tadi malam situasi Kota Timika, Papua, masih tegang menyusul kericuhan yang terjadi sepanjang hari kemarin. Semua pertokoan memilih tutup dan lalu lintas kota nyaris lumpuh karena ratusan warga memblokade sejumlah ruas jalan, termasuk akses menuju Bandar Udara Moses Kilangin.

Kerusuhan itu merupakan ekor dari aksi protes kerabat dan rekan-rekan Simon Fader, yang meninggal akibat terkena serpihan peluru di bagian perut dalam pertikaian di tempat hiburan malam Queen pada Minggu dinihari lalu. Warga menduga peluru itu berasal dari senjata polisi.

Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Besar Godhelp Cornelis Mansnembra mengatakan pihaknya masih menyelidiki insiden penembakan ini.

“Kami belum tahu siapa pelaku penembakan,” kata Mansnembra. “Korban tewas terkena pantulan pecahan peluru.”

Penjelasan polisi rupanya dianggap tak cukup memuaskan. Karena itulah kemarin siang warga berombongan mengarak jenazah Simon di sepanjang Jalan Yos Sudarso, lalu menuju markas Kepolisian Sektor Mimika Baru.

“Polisi harus mencari pelaku penembakan dan memecatnya,” kata seorang warga yang tak mau disebutkan namanya.

Ratusan polisi yang disiagakan bahkan sempat melepas tembakan untuk menghalau massa. Namun, bukannya mereda, kemarahan massa justru semakin tak terkendali. Apalagi beredar kabar terdapat seorang warga yang terkena peluru dari tembakan petugas.

Ratusan warga yang marah itu kemudian merusak sebuah bar di kawasan Sempan, lalu mengamuk di Pasar Swadaya Timika. Di sini mereka sempat membakar sebuah pos polisi.

Massa kemudian bergerak ke arah pertigaan Jalan Cenderawasih- Jalan Yos Sudarso dan kembali merusak sebuah pos polisi. Massa, yang terlihat bersenjatakan parang, panah, dan pistol rakitan, itu juga merusak lampu lalu lintas, sejumlah papan reklame, serta memblokade jalan dengan batu, kayu, dan pecahan pot.

Kepala Polsek Mimika Baru Ajun Komisaris Jasim Hoda mengatakan aparatnya sempat memeriksa sejumlah pemrotes. Namun, sejauh ini belum ada warga yang ditahan. Ia mengatakan sore harinya polisi masih menyisir dan membuka blokade jalan.

Oleh : TJAHJONO EP | TOMI

Sumber : Koran Tempo