Tujuh Warga Papua Meninggal Dunia di Hutan Akibat Ketakutan Operasi Militer

Tingginambut-Papua, 10/02/09. Kabar terkini dari Papua sudah lebih dari satu bulan aparat Gabungan TNI-POLRI berkekuatan ratusan anggota terusmelakukan operasi penemuan kembali 4 buah pucuk senjata yang di rampas dari tangan aparat di pos penjagaan pedalaman Papua. Operasi yang sudah tidak menemukan hasil apapun ini justeru aparat menjadikan masayarakat sipil tak berdosa sebagai tumbal di balik penunjukan eksistensial sang militer.

Tujuh warga sipil tak berdosa dinyatakan meninggal di hutan belantara Papua. Nyawa mereka tak dapat tertolong. Meninggalnya tujuh warga sipil ini terjadi setelah pengungsian besar-besaran ke hutan untuk menyelamatkan nyawa mereka dari kebingisan aparat yang melakukan penyisiran selama dua bulan terakhir.

Sumber Desk Papua " Anton Tabuni " dari lokasi-Tingginambut Papua mengatakan sampai sekarang sudah ada tujuh warga sipil meninggal di hutan akibat tidak bebas mencari makan sehari-hari seperti biasanya karena militer Indonesia melakukan segala cara yang menakutkan dan mengancam jiwa orang-orang di kampung. Kami di disini tidak bisa keluar sembarangan karena sudut-sudut kota penuh dengan moncong senjata dan tak-tank tempur yang berkeliaran di Tingginambut kata Anton.

Sumber lain menyebutkan peristiwa perampasan senjata memicu tentara berhamburan di kampung-kampung bahkan harta milik masyarakat di kampung di jarah habis oleh Militer Indonesia. Sampai sekarang memang belum ada tanda-tanda pasukan di tarik dari tingginambut.

Untuk diketahui, Sejumlah wilayah terisolir di pedalaman Papua cenderung menjadi aset proyek begitu besar bagi kepentingan Militer Indonesia di Papua. Apalagi jelang pemilu 2009, situasi menjadi tidak aman, parade militer di pedalaman cukup kuat dan membabibuta. Daerah pegunungan tengah Papua sebagian besar merupakan jalur operasi militer yang tak pernah berhenti. Adalah Timika, Puncak Jaya dan Wamena menjadi bulan-bulanan operasi tanpa sebab. Keberadaan militer di pelosok pedalaman Papua membuktikan truktur teritori militer menguasai tanah Papua. Militerisasi di Papua sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup warga sipil. Terlepas dari pro dan kontra siapapun yang berkepentingan atas Tanah Papua, bahwa tindakan militerisasi adalah solusi terburuk dalam menangani masalah selama ini.

HEGEMONI MILITER DI TANAH PAPUA

Jakarta, 01 Februari 2009. Struktur teritori militer mendominasi pedalaman dan perkotaan di Papua. Kewenangan Militer dianggap solutif bagi pengamanan wilayah dan juga pengamanan aset negara " Tambang ". Legitimasi Papua dengan bayangan militer sudah membosankan, bahkan sejumlah kalangan menilai keberadaan prajurit TNI-POLRI selama di Papua tidak menjamin keaman rakyat.

Dalam tahun 2008 tiga dari seluruh wilayah di Papua masih rawan sering terjadi tindak kesewenangan menimbulkan kekerasan bagi rakyat ( Baca; Kontras ) dalam analisisnya selama 2008 fakta kekerasan masih ada. Selain data yang di paparkan kontras Papua, situasi sebeanrnya tak menentu. Kebayakan dari data Kontras, korban tindak kekerasan yang terjadi dari Desember 2008 hingga Januari 2009, antara lain Wilinus Kogoya, warga Kampung Yugumbut Distrik Gamelia. Ia adalah korban tewas akibat salah tembak oknum polisi, Jhon Rumbiak di Pos Polisi Pasar Jibama, Wamena pada 28 Desember 2008.

Setiap tahun publik pasti di hebohkan dengan hiruk pikuk konflik. Freeport dan Timika, satuan konflik yang tak ada obat penyelesaian sampai sekarang. Walaupun Timika dan Freeport sampai seluruh Papua di Jaga Militer malah kondidi tidak aman, dan membuktikan harus dikeluarkan militer dari Papua.

Belum kuat kontrol publik di Papua memberi ruang bagi militer untuk jaya. Bayangkan, di tengah kontrol Papua dikendalikan oleh Militer, otomatis ruang kebebasan pasti terbungkam. Dengan kekuatan teritori militer yang dominan inilah, tidak salah jika Para Calon Presiden ataupun GUbernur dan Bupati harus menyepakati sebuah MOU dahulu untuk mendapat suara menang.

Embrio konflik di Papua hampir bernuansa proyek militer. Operasi pengembalian senjata di Tingginambut punya dana juga. Begitu juga, konsentrasi aparat dari berbagai satuan untuk memblokade kota-kota seperti pembubaran posko di Taman Makam They. Sebelumnya, Timika yang pusatnya konflik selama ini kembali terjadi. Dinamika konflik memang sebuah lahan basah yang tidak bisa di atasi, hanya dengan berunding dang menarik semua pasukan dari Tanah Papua menuju kondisi stabilitas sosial yang di dambakan.

Polda Kirim Tim Ke Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Papua

rjen Pol Bagus Ekodanto
MERAUKE(PAPOS) -Kepolisian Daerah (Polda) Papua, pasca kontak senjata OPM dengan Brimod pada Jumat (16/1) pagi sekitar pukul 10.00 WIT, akan mengirim tim ke Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya.

Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Ekodanto ketika dihubungi ANTARA, Jumat (16/1) malam mengatakan, pihaknya akan mengirimkan tim yang terdiri atas Propam, Intelkam dan lainnya ke Mulia untuk menyelidiki insiden tersebut.

Dari hasil tim itulah baru akan diputuskan apakah pihaknya akan melakukan pengejaran mengingat sebelumnya atas permintaan dari tokoh masyarakat agar memberi waktu kepada mereka untuk membantu mencari senjata yang dirampas saat menyerang Pos Polisi di Tingginambut, Selasa (13/1) lalu.

"Kami belum memutuskan apakah tetap memberikan waktu tiga minggu sesuai permintaan para tokoh masyarakat dan kepala suku atau tidak," ungkap Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Ekodanto yang dirilis Koran ini tadi malam (18/1).

Menurutnya, insiden baku tembak antara kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan anggota Brimob berawal dari saat anggota melakukan patroli dekat markas OPM di Tinggi Neri, Kamis ( 15/1) sekitar pukul 22.00 WIT.

Saat mendekati markas OPM, anggota ditembaki gerombolan OPM, namun setelah membalas dan mendapati markas mereka ternyata sudah kosong, sehingga anggota kembali keesokan paginya.

Namun, kata Kapolda Papua, di sekitar sungai anggotanya ditembaki hingga kembali terjadi baku tembak. Dalam kontak senjata itu salah seorang anggota OPM tertembak.

Kapolda Papua mengakui, anggota OPM bernama Yendenak Wonda yang tertembak itu saat ini dirawat di RSUD Mulia dan menurut rencana dijadwalkan Senin (19/1) hari ini dievakuasi ke Jayapura.

Ketika ditanya apakah saat bentrok senjata OPM menggunakan senjata yang dirampas dari pospol Tingginambut, Kapolda Papua mengakui, dari informasi yang diterima anggota mengaku bahwa senjata yang digunakan itu senjata organik.

“Belum dapat dipastikan karena setelah Wonda terluka senjatanya dilempar ke temannya,” jelas Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Ekodanto.

Sumber : papuapos

============================================================================
DUA WARGA SIPIL TERTEMBAK DI PAPUA
Tingginambut-MRPB. Penyisiran gabungan oleh Aparat TNI-POLRI di Pedalaman
Papua tepatnya di Bawah perbukitan Gunung Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Papua. Penyisiran dilakukan guna menemukan kembali senjata milik Aparat yang dirampas oleh Pimpinan OPM di Tingginambut beberapa waktu lalu.

Dua orang tertembak, 1 orang tewas di tempat kena Peluru milik Aparat Gabungan TNI dan POLRI. Seorang Warga dilarikan dan sekarang di rawat di RS. Puncak Jaya akibat Pahanya terkena peluru tembakan.

Peristiwa yang terjadi ( Jumat, 16 Januari 2009 ) termasuk rentetan penyisiran yang telah berkala dilakukan di wilayah ini. Penduduk sipil di pedalaman terutama di perkampungan tempat kejadian memilih mengungsi ke hutan-hutan karena ketakutan akibat penyisiran aparat ke sejumlah rumah-rumah penduduk di perkampungan. Pilihan lari dan menyelamatkan diri di hutan sudah jadi tradisi bagi warga di kampung Tingginambut. Hidup dalam situasi trauma dan ketakutan adalah aktivitas rutin warga setempat dimana wilayah tersebut tak juga luput dari aktivitas penyisiran dan konflik.

Tingginambut merupakan wilayah yang cukup terilosasi dari jangkauan publik sehingga akses informasi dan advokasi terkendala. Juga untuk kebutuhan penyelesaian konflik di wilayah ini membutuhkan energi ekstra dari semua kalangan yang prihatin akan sejumlah problem kemanusiaan.

Medan yang begitu terisolasi dan jauh dari wilayah publik sebagai justifikasi atas proses penyelesaian masalah di wilayah ini. Dinamika penyelesaian konflik di wilayah ini terus saja dilakukan dengan mengedepankan militer. Namun, konflik terus terjadi dan makin kronis. Belum dipastikan kerugian yang menimpa, namun kedamaian dan kenyamanan warga di perkampungan sangat absurb. Budaya penyelesaian masalah dengan dialog menjadi hampa. Inilah realitas pahit yang terus saja dialami orang Papua. Peradaban Papua Zona Damai dan dialogis semakin jauh dari usaha penyelesaian konflik di wilayah tersebut dan Papua pada umumnya. Mari akhiri pola penanganan masalah dengan mengandalkan kekuatan bedil, budayakan penyelesaian konflik yang dialogis dan damai. Jaminan ketentraman dan dinamisnya masyarakat harus di materaikan hari ini.***

Sumber : Juru Bicara OPM/TPN Papua Barat

DUA PESAWAT TEMPUR TNI AU MENDARAT DI TINGGINAMBUT

Puncak Jaya-MRPB. Dari Distrik Tingginambut kabupaten puncak jaya papua dikabarkan sudah sejak hari ini ( 09-01-09) pendropan pasukan Militer Angkatan Udara Republik Indonesia terus dilakukan guna mengejar dan mendapatkan kembali sejumlah senjata Milik TNI-Indonesia yang di sergap dan dirampas Sayap Militer Papua wilayah Pegunungan Tengah.

Dalam penyerangan Pos Pengamanan Militer Indonesia oleh Pimpinan Papua Merdeka di Tingginambut Tuan-Goliat Tabuni, berhasil menyita dan menjadikan milik gerilya dikemudian hari, berada ditangan Tuan Goliat adalah Senjata AK 47 satu pucuk, M16 sebanyak 3 Pucuk. Kerugian akibat penyergapan dan operasi balik TNI Indonesia belum di ketahui secara pasti.

Penyerangan Juga dilakukan dengan mengusir habis sejumlah penghuni non Papua yang berdatangan ke pedalaman Papua ini. Tingginambut berada dalam ketinggian 3000 Kaki diatas laut ini, belum ada sarana komunikasi yang baik. Pembangunan di wilayah ini belum sama seperti daerah lainnya di Papua. Hutan dan Gunung yang Rimba dan menghijau seakan membuktikan kejernihan tindakan dan aksi dimaksud punya tujuan yang jelas.

Konflik di wilayah pegunungan tidak hanya peperangan Militer saja, tetapi rentetan eksploitasi niscaya mengganggu suprastruktur Ekonomi dan Corak Sosial Orang Papua. Freeport yang telah lama di Papua, menyumbang konflik yang sampai sekarang belum juga reda dan akan terus terjadi bilamana dikehendaki oleh Kapital Amerika ini.

Tetapi konflik adalah tanggungjawab bersama, berunding dengan jalan dialogis adalah keyakinan menyelesaikan masalah di Negeri Tanah Papua.