Flu Burung Ternyata Rekayasa Senjata Biologi AS & WHO

Saturday, February 28, 2009. Banda Aceh; Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari (59) bikin gerah World Health Organization (WHO) dan Pemerintah Amerika Serikat (AS). Fadilah berhasil menguak konspirasi AS dan badan kesehatan dunia itu dalam mengembangkan senjata biologi dari virus flu burung, Avian influenza (H5N1).

Setelah virus itu menyebar dan menghantui dunia, perusahaan-perusaha an dari negara maju memproduksi vaksin lalu dijual ke pasaran dengan harga mahal di negara berkembang, termasuk Indonesia .

Fadilah menuangkannya dalam bukunya berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Selain dalam edisi Bahasa Indonesia, Siti juga meluncurkan buku yang sama dalam versi Bahasa Inggris dengan judul It’s Time for the World to Change. Konspirasi tersebut, kata Fadilah, dilakuakn negara adikuasa dengan cara mencari kesempatan dalam kesempitan pada penyebaran virus flu burung.

“Saya mengira mereka mencari keuntungan dari penyebaran flu burung dengan menjual vaksin ke negara kita,” ujar Fadilah kepada Persda Network di Jakarta , Kamis (21/2).

Situs berita Australia , The Age, mengutip buku Fadilah dengan mengatakan, Pemerintah AS dan WHO berkonpirasi mengembangkan senjata biologi dari penyebaran virus avian H5N1 atau flu burung dengan memproduksi senjata biologi. Karena itu pula, bukunya dalam versi bahasa Inggris menuai protes dari petinggi WHO.

“Kegerahan itu saya tidak tanggapi. Kalau mereka gerah, monggo mawon. Betul apa nggak, mari kita buktikan. Kita bukan saja dibikin gerah, tetapi juga kelaparan dan kemiskinan. Negara-negara maju menidas kita, lewat WTO, lewat Freeport , dan lain-lain. Coba kalau tidak ada kita sudah kaya,” ujarnya.

Fadilah mengatakan, edisi perdana bukunya dicetak masing-masing 1.000eksemplar untuk cetakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Total sebanyak 2.000 buku. “Saat ini banyak yang meminta jadi dalam waktu dekat saya akan mencetak cetakan kedua dalam jumlah besar. Kalau cetakan pertama dicetak penerbitan kecil, tapi untuk rencana ini, saya sedang mencari bicarakan dengan penerbitan besar,” katanya. Selain mencetak ulang bukunya, perempuan kelahiran Solo, 6 November 1950, mengatakan telah menyiapkan buku jilid kedua.

“Saya sedang menulis jilid kedua. Di dalam buku itu akan saya beberkan semua bagaimana pengalaman saya. Bagaimana saya mengirimkan 58 virus, tetapi saya dikirimkan virus yang sudah berubah dalam bentuk kelontongan. Virus yang saya kirimkan dari Indonesia diubah-ubah Pemerintahan George Bush,” ujar menteri kesehatan pertama Indonesia dari kalangan perempuan ini.

Siti enggan berkomentar tentang permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonoyang memintanya menarik buku dari peredaran. “Bukunya sudah habis. Yang versi bahasa Indonesia , sebagian, sekitar 500 buku saya bagi-bagikan gratis, sebagian lagi dijual ditoko buku. Yang bahasa Inggris dijual,” katanya sembari mengatakan, tidak mungkin lagi menarik buku dari peredaran.

Pemerintah AS dikabarkan menjanjikan imbalan peralatan militer berupa senjata berat atau tank jika Pemerintah RI bersedia menarik buku setebal 182 halaman itu.

Mengubah Kebijakan

Apapun komentar pemerintah AS dan WHO, Fadilah sudah membikin sejarah dunia. Gara-gara protesnya terhadap perlakuan diskriminatif soal flu burung, AS dan WHO sampai-sampai mengubah kebijakan fundamentalnya yang sudah dipakai selama 50 tahun.

Perlawanan Fadilah dimulai sejak korban tewas flu burung mulai terjadi di Indonesia pada 2005.
Majalah The Economist London menempatkan Fadilah sebagai tokoh pendobrak yang memulai revolusi dalam menyelamatkan dunia dari dampak flu burung. “Menteri Kesehatan Indonesia itu telah memilih senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus flu burung, yaitu transparansi, ” tulis The Economist.

The Economist, seperti ditulis Asro Kamal Rokan di Republika, edisi pekan lalu, mengurai, Fadilah mulai curiga saat Indonesia juga terkena endemik flu burung 2005 silam. Ia kelabakan. Obat tamiflu harus ada. Namun aneh, obat tersebut justru diborong negara-negara kaya yang tak terkena kasus flu burung. Di tengah upayanya mencari obat flu burung, dengan alasan penentuan diagnosis, WHO melalui WHO Collaborating Center (WHO CC) di Hongkong memerintahkannya untuk menyerahkan sampel spesimen.

Mulanya, perintah itu diikuti Fadilah. Namun, ia juga meminta laboratorium litbangkes melakukan penelitian. Hasilnya ternyata sama. Tapi, mengapa WHO CC meminta sampel dikirim ke Hongkong?

Fadilah merasa ada suatu yang aneh. Ia terbayang korban flu burung di Vietnam . Sampel virus orang Vietnam yang telah meninggal itu diambil dan dikirim ke WHO CC untuk dilakukan risk assessment, diagnosis, dan kemudian dibuat bibit virus.

Dari bibit virus inilah dibuat vaksin. Dari sinilah, ia menemukan fakta, pembuat vaksin itu adalah perusahaan-perusaha an besar dari negara maju, negara kaya, yang tak terkena flu burung.

Mereka mengambilnya dari Vietnam , negara korban, kemudian menjualnya ke seluruh dunia tanpa izin. Tanpa kompensasi. Fadilah marah. Ia merasa kedaulatan, harga diri, hak, dan martabat negara-negara tak mampu telah dipermainkan atas dalih Global Influenza Surveilance Network (GISN) WHO. Badan ini sangat berkuasa dan telah menjalani praktik selama 50 tahun. Mereka telah memerintahkan lebih dari 110 negara untuk mengirim spesimen virus flu ke GISN tanpa bisa menolak.

Virus itu menjadi milik mereka, dan mereka berhak memprosesnya menjadi vaksin. Di saat keraguan atas WHO, Fadilah kembali menemukan fakta bahwa para ilmuwan tidak dapat mengakses data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO CC. Data itu, uniknya, disimpan di Los Alamos National Laboratoty di New Mexico, AS. Di sini, dari 15 grup peneliti hanya ada empat orang dari WHO, selebihnya tak diketahui. Los Alamos ternyata berada di bawah Kementerian Energi AS. Di lab inilah duhulu dirancang bom atom Hiroshima . Lalu untuk apa data itu, untuk vaksin atau senjata kimia?

Fadilah tak membiarkan situasi ini. Ia minta WHO membuka data itu. Data DNA virus H5N1 harus dibuka, tidak boleh hanya dikuasai kelompok tertentu. Ia berusaha keras. Dan, berhasil. Pada 8 Agustus 2006, WHO mengirim data itu. Ilmuwan dunia yang selama ini gagal mendobrak ketertutupan Los Alamos, memujinya.

Majalah The Economist menyebut peristiwa ini sebagai revolusi bagi transparansi. Tidak berhenti di situ. Siti Fadilah terus mengejar WHO CC agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia , yang konon telah ditempatkan di Bio Health Security, lembaga penelitian senjata biologi Pentagon.

Ini jelas tak mudah. Tapi, ia terus berjuang hingga tercipta pertukaran virus yang adil,transparan, dan setara. Ia juga terus melawan dengan cara tidak lagi mau mengirim spesimen virus yang diminta WHO, selama mekanisme itu mengikuti GISN, yang imperialistik
dan membahayakan dunia.

Dan, perlawanan itu tidak sia-sia. Meski Fadilah dikecam WHO dan dianggap menghambat penelitian, namun pada akhirnya dalam sidang Pertemuan Kesehatan Sedunia di Jenewa Mei 2007, International Government Meeting (IGM) WHO di akhirnya menyetujui segala tuntutan Fadilah, yaitu sharing virus disetujui dan GISN dihapuskan.

"KANALISASI " Kesehatan Gratis Berbuntut Dugaan Korupsi MENKES RI

Deks Papua Barat, Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Hakim Sorimuda Pohan, meminta Menkes mengklarifikasi dugaan korupsi yang terjadi di departemen yang dipimpinnya. Klarifikasi itu penting dilakukan dalam upaya pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Seperti diberitakan, penelusuran yang dilakukan Pusat Studi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Puskeb- PKM) menyebutkan beberapa proyek di lingkungan Depkes, seperti dana penanggulangan busung lapar/gizi buruk pada 2005 menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 14,89 miliar; pengadaan peralatan penanganan flu burung pada 2006 dengan anggaran sekitar Rp 40,66 miliar; pengadaan alat rontgen portable untuk puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pada 2007. (SP 2/2.

Sumber SP menyebutkan, sejumlah dugaan korupsi di lingkungan Depkes dilakukan melalui rekayasa pengadaan kebutuhan proyek, seperti bubur, biskuit, peralatan penanganan flu burung, dan praktik penunjukan langsung atas sejumlah proyek. Untuk program penanggulangan busung lapar/gizi buruk misalnya, pengadaan 1.314.522 kilogram bubur dan biskuit, dilakukan lewat penunjukan langsung dengan alasan keadaan darurat. Padahal, proyek itu sudah direkomendasi Inspektorat Jenderal agar dilakukan dengan pelelangan umum.

Redaksi diatas sangatlah jelas bahwa adanya indikasi penggunaan uang negara tidak tepat sasaran. Jika benar terjadi penyimpangan keuangan negara, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja birokrasi Depkes dalam menyukseskan kesehatan gratis bagi masyarakat sangatlah tidak maksimal. Ada yang lebih maju dari menkes dengan membentuk Dewan Kesahatan Rakyat di beberapa wilayah di Indonesia, dengan tujuan dapat mendukung bahkan memangkas dan memperpendek jalur birokratik negara yang dinilai selama ini semakin menjauhkan komitmen dalam memberi pelayanan yang baik bagi warga negara.

Adalah daerah pedalaman yang rentan jauh dari akses kesehatan telah menjadi inti dari kebijakan yang sudah ada. Kondisi ini paling rentan di temukan di wilayah pedalaman yang beitu terisolir pula. Tatkala, pusat perhatian Jakarta memobilisasi dukungan untuk wilayah rentan penyakit mematikan. Busung Lapar di Nabire-Papua pun di patok sebagai wilayah penting bagi sejumlah program dimaksud. Walaupun tak begitu jelas berapa dana yang telah di sentralisasikan, Mobilisasi apapun di Papua membutuhkan budget yang besar karena georafis wilayah yang begitu luas. Sayangnya, masih belum maksimal program dimaksud sudah di blokade dengan isu bahakan dugaan korupsi oleh parlemen senayan.

Kesehatan geratis adalah tujuan yang baik demi kepentingan anak bangsa kedepan. Tetapi karakter kesehatan gratis yang sudah dilakukan belum memenuhi berbagai kenyataan selama ini, buktinya Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat justeru tidak maksimal. Kasus di RSUD Kota Sorong bisa memberi fakta terkait yang dimaksud "kanalisasi kesehatan gratis ". Paling banyak data pengguna JamKesMas di RSUD Sorong adalah para pengusaha kelas menegah keatas dan mereka rutin menggunakan kartu jamkesmas untuk berobat rutin di RS pemerintah tersebut.

Artinya, konsep Dewan Kesehatan Rakyat gagasan Siti Fadilah sudah tepat, tetapi masih terbentur dalam segudang kapitalisasi birokrasi kesehatan yang nyatanya mengakar puluhan tahun. Nah, upaya penanganan dalam medekatkan pelayanan bagi masyarakat miskin ini seolah mengutamakan setumpuk data-data ketimbang bergerak cepat dalam memangkas dan menghentikan struktur pelayanan kesehatan di instansi negara selama ini.

Freeport di Timika-Papua punya Rumah Sakit Khusus dan punya tenaga dokter yang handal digaji untuk bekerja melayani pasien pribumi di Rumah Sakit milik Freeport. Kesehatan gratis sudah di berlakukan di Timika, cuma di khususkan bagi tujuh suku pemilik hak ulayat. Pusat kesehatan Masayarakat milik PT. Freeport ini sudah lama berdiri, tetapi sejumlah anak di bawah umur ( Balita ) rentan penyakit menahun seperti Kuli gatal dan gangguan pernapasan akibat dari habitat penduduk tercemar oleh limbah. Warga di distrik Duma dama yang tinggal dibalik gunung Grasberg punya Freeport beroperasi dan warga Kamoro di sepanjang pantai aliran sungai limbah sampai hari ini pun mengalami cacat permanen. Nah, sejumlah relawan kesehatan rakyat yang bernaung di bawah menkes terutama di Papua tidak jelas sasaran dan pengutamaan kesehatan yang bagaimana.

Usia gebrakan yang baru di jalankan, kemudian terbentur dengan dugaan korupsi Menkes, keterpurukan terus melanda dunia kesehatan. Kesehatan Gratis bukan berarti tidak hanya dominasi pendistribusian obat-obatan, tetapi tindakan cepat dalam memangkas jalur birokrasi dan pengurangan berbagai aturan negara yang rentan jauh dari harapan rakyat menikmati kesehatan gratis.

Yang paling mengerikan adalah sampai hari ini pun, negara atas nama kesehatan tidak begitu leluasa masuk di Timika dimana Freeport beroperasi, dimana kepunahan generasi muda Papua diambang jaman sekarang akibat racun limbah dan merusah habitat rakyat di Tanah Amungsa. Mudah-mudahan dugaan korupsi yang dialamatkan kepada Menkes tidak memundurkan semangat kesehatan gratis, dan selanjutnya kanalisasi kesehatan gratis harus dirubah dalam pola dan penanganan yang kredibel. Anda membawa orang miskin yang sakit ke rumah sakit pemerintah adalah cara paling efisien, ketimbang anda menunggu dulu setelah datanisasi dan proses birokratis dilaluinya. Ini yang sudah nyata, kami sudah coba dengan membawa beberapa orang miskin pigi daftar di JAMKESMAS karena kebanyakan mereka tidak tahu alur mendapatlan haknya. Mudah-mudahan pemerhati kesehatan rakyat dapat terus berjuang dan tidak pantang mundur.