NASIB RAKYAT DI PEMILU 2009

Jakarta, 16/02/09. Pemilu Legislatif dan Presiden akan diselenggarakan di Indonesia tahun 2009. Dan waktu pun sudah dimata rakyat. Berbagai rival kampanye dan slogan-slogan perubahan di usung. Partai politik, Para Caleg dan Capres sudah beraktivitas menjemput kemenangan yang di perjuangkan dalam arena pemilu ini. Pemilihan langsung yang baru dua kali di gelar di Indonesia ( 2004 & 2009 ) menghantarkan nasib ratusan juta penduduk Indonesia kedalam arah perubahan. Sampai sekarang sudah tak bisa di hitung lagi berbagai elemen dan gerakan menyatakan hak atas keterlibatan dalam Pemilu yang tak lama lagi akan di selenggarakan.

Nah, apa saja lingkaran hitam para calon pemimpin bangsa ini. Berikut adalah Fenomena penguasaan sejumlah perusahaan di Indonesia yang di tulis Bung George Junus Aditjondro sekali gus di paparkan dalam Diskusi Bertema " Gerakan Lingkungan Hadapi Pemilu 2009 oleh Eknas Walhi pada 16 Februari 2009 di Kantor Walhi Tegal Parang. Dalam paparan ini terungkap sejumlah aset perusahaan milik para capres yang saat ini menuju kursi RI satu.

Pertanyaanya adalah darimana para partai dan caleg-capres dan cawapres mendanai kampanyenya? dan sejauh mana keberpihakan mereka terkait penuntasan sejumlah masalah HAM, Lingkungan hidup dan Eksplorasi tambang di Indonesia saat ini. Ketika hegemoni modal yang mengemuka dalam dukungan bagi proses politik di negeri ini justeru gagal memajukan kemakmuran bagi rakyat sendiri. Pemimpin justeru menyatukan segala kepentingannya kepada pendukung dana ketimbang mengentaskan kemiskinan rakyat.

Sejumlah fungsionaris Orde Baru berada dibalik SBY melalui Yayasan Cikeas dan Yayasan Nurulssalam yang di kelola keluarga SBY. Penasihat khusus SBY TB. Silalahi sebagai pelindung kelompok pengusaha Tomi Winata ( Kelompok Artha Graha dbp ). Sedangkan JK memiliki pengaruh kuat atas tiga perusahaan yang di kelola kerabat dekatnya " Kelompok Bukaka ". PT. Mega Power Mandiri ( MPM ) di Aceh, sumut dan Poso. Kemudian perusahaan tarik tambang PT. MGM yang sekarang membangun proyek PLN. di sejumlah wilayah. Kelompok perusahaan dan yayasan di lingkaran SBY-JK punya hubungan perusahaan yang berafiliasi dalam sejumlah proyek negara. Pembangunan PLTD besar-besaran, proyek kelapa sawit di Aceh hingga Papua Barat. Dan eksplorasi sejumlah perusahaan ini dianggap menimbulkan kerawanan masalah.

Setelah Megawati jadi Presiden, tali pemodal Sukarno-Kiemas menjadi satu. Ada 13 SPBU milik keluarga ini yang terbentang di zona hijau di Ibu kota Negara. kelompok Pebisnis keluarga Sukarno-Kiemas menjalin hubungan bisnis di beberapa daerah lewat jalur perusahaan lainnya. Ketimpangan Era Megawati terlihat jelas ketika menteri lingkungan begitu mandul dalam meneriaki kerusakan lingkungan oleh Freeport dan sejumlah perusahaan lainnya.

Prabowo Subianto mengambil alih konsensi Kiani Group seluas 53 ribu hektar dari Bob Hassan. Di Aceh, Prabowo dan adiknya Mengelola PT. Thusam Hutan Lestari seluas 97 ribu hektar, Nusantara Energi milik Prabowo juga mengelola deposit Batu Bara di Kaltim dan adiknya tengah mengelola eksplorasi Blok Gas di Rombebay Kabupaten Yapen Waropen Papua Barat. Juga masih di Papua Barat, Hasyim lewat PT. Comexindo berencana membuka perkebunan padi seluas 585 ribu hektar di Merauke Papua Barat. Kini Prabowo dan Hasyim telah menguasai jutaan hektar perkebunan, konsensi hutan, pertambangan batu bara, dan ladang migas dari Aceh hingga Papua Barat.

Sedangkan Wiranto-Bapak pencetus pemekaran Kodam-Korem di seluruh Indonesia ini mengandalkan bisnisnya yang dijalankan oleh Prixies tanpa menampilkan nama Wiranto. Lewat berbagai pertumpahan darah, atas dukungan Wiranto Kodam Pattimura dan Kodam Iskandar Muda telah lahir kembali. Sementara itu, setelah konflik poso, jumlah batalyon di sulteng dimekarkan dari 1 menjadi tiga batalyon. Dimana pemekaran sejumlah Kodam dan Koren hingga batalyon menumbuhkan bisnis militer yang akut. Pembalakan liar dan bisnis Kayu Gaharu sarat dengan bisnis Militer. Pengahancuran lingkungan semakin tidak bisa di pungkiri.

Capres lain yang tak ketinggalan juga punya aset perusahaan adalah Sang Raja di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X selain menguasai seluruh tanah di Jogja sepeninggalnya Belanda, Sultan juga punya hubungan erat dengan group samporna melalui hubungan bisnis Ratu Pembayun ( anak pertama Sultan ). Hubungan bisnis Rokok ini mendirikan pabrik rokok di Bantul dengan merek Kraton Dalem. Dengan pola yang sama, keluarga Sultan juga mendirikan PT. Agro Mining untuk menjadi mitra perusahaan asal Australia yang berusaha menambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.

Dengan demikian, hubungan pemodal dalam kancah pemilu adalah tradisi bisnis yang lumrah. PT. Freeport di Papua adalah salah satu perusahaan Besar yang tak kalah pentingnya menyuplai berbagai kandidat yang menuju RI satu. Dan hubungan yang pahit antara Suharto-Freeport sebagai kenyataan bahwa sumbangsih Perusahaan asal Amerika ini terus melakukan hal yang sama dalam periodesasi pemilu dan kepemimpinan politik di Indonesia. Freeport juga tak bisa mengelak, bersama Ecson Mobil di Aceh, terus mendukung pentolan Papua Merdeka dan Aceh Merdeka dengan maksud menjadikan para pejuang Papua dan Aceh sebagai agen kapitalisme baru di Papua Barat dan Aceh.

Indonesia Negara Berbentuk Perusahaan

Jakarta-Desk Papuabarat. Kolaborasi kepentingan korporasi sudah menjadi budaya kebijakan atau bagian dari sistem kebijakan negara hari ini. Adalah Korporatokrasi dari pendekatan ekonomi dan politik yang historis diantaranya dari sisi sosiologis kapitalisme memerlukan wadah yang lebih struktural dan permanen untuk lobbying. Sedangkan dari sisi politik-Korporatokrasi merupakan wadah, yang biasa saja diluar struktur negara, yang dapat menjamin keditaktoran kelas kapitalis; dan dibedakan dengan korporatisme yang merupakan ruang didalam struktur negara. Demikian, Danial Indra Kusuma dalam Jurnal Tanah Air edisi Januari 2009 dipresentasikan dalam diskusi Bulanan yang diselenggarakan oleh WALHI ( Jumat, 30-01-09).

Lebih lanjut cengraman Modal terhadap Negara Indonesia Menurut Arianto Sangaji telah ada di era kolonialisme Indonesia; pra kemerdekaan, orde baru dan reformasi. Awal merebaknya sejumlah pemodal ber-investasi di Indonesia membanjir setelah PT. Freeport berhasil mengantongi ijin kontrak karya dan melucuti Undang-undang pertambangan Asing diawal tahun 1967. Maka pemodal-pemodal asing kemudian semakin eksis dengan dukungan dana dari IMF-BANK DUNIA.

Dani Setiawan, Direktur Koalisi Anti Untang ( KAU-Sekarang ) menulis bahwa lembaga keuangan Internasional mendorong kebijakan deregulasi guna memperkokoh liberalisasi ekonomi di Indonesia melalui transaksi utang luar negeri. Dimana RAPBN Indonesia 2009 pembayaran bunga utang dalam dan Luar Negeri sebesar Rp. 110.327 trilyun. Kemudian pembagian perekonomian Indonesia era Neokolonialisme dibagi menurut kepentingan korporasi internasional. Dan hasilnya adalah Freeport mendapatkan tambang emas dan tembaga di Papua Barat, konsorsium Eropa juga mendapat Tambang Nikel di Papua Barat bahkan kelompok perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat jatah Hutan Tropis di Sumatera, Papua Barat dan Kalimantan, ungkap Dani dalam diskusi yang berlangsung tiga jam.

Lebih dari belasan aktivis dari berbagai kalangan yang hadir semakin panas ketika mendengarkan paparan dan rasionalisasi yang diutarakan dengan beragam fakta menggetarkan.
Perusahaan Asing menguasai lebih dari 85 persen kegiatan eksploitasi minyak dan Gas di Indonesia dengan penyediaan lahan seluas 95 juta hektar. Papar Sallamudin Daeng dan Pius Ginting yang juga turut meberikan materi dalam diskusi terbatas ini. Berbeda dengan penulis sebelumnya, Khalisah Khalid membeberkan bukti korporasi yang kini ber-okestrasi menjelang pemilu. Koorporasi semakin menemukan ruang kemenanganya ketika pengurus negara meberikan penguasaan penuh untuk memainkan peran-peran mereka. Maka, tidak heran jika jelang pemilu, politik regulasi menjadi legalitas borjuasi.

Direktur Nasional WALHI, Berry Nahdian Forqan yang turut memberikan sambutan dalam jurnal mengungkapan solusi bahwa hanya dengan solidaritas dari berbagai komponen massa rakyat yang tertidas; tergusur demi investasi, diberangus demi investasi dan komponen lain yang menginginkan keadaan yang lebih adil dan lestari.